DPRD Kaltim Panggil Instansi Terkait Lubang Tambang

"Kami di DPRD, khususnya saya pribadi mengaku sangat sedih mendengar ada lagi korban yang tewas di lubang tambang. Ini sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Pemerintah harus mengambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi berat terhadap pemilik tambang yang lalai," kata dia.

Menurut dia, jumlah korban jiwa yang sudah mencapai 24 ini bukan lagi hal yang biasa, melainkan sangat meresahkan masyarakat khususnya orang tua, apalagi yang menetap dekat dengan aktifitas tambang.

"Kasus lubang tambang maut ini sudah menimbulkan gejolak di masyarakat. Para orang tua semakin was-was saat anak-anak mereka pergi bermain," beber Samsun

Ada beberapa hal kata Samsun yang harus diperhatikan pemerintah, pertama pemulihan kolam menjadi lahan seperti semula, harus ada cara khusus untuk memulihkan kondisi psikis dan psikologis keluarga korban dan tak kalah penting menindak oknum aparat yang membekingi para pemilik lahan tambang.

"Pembayaran uang tali asih adalah suatu kewajiban, tapi proses hukum juga harus tetap di tegakkan," bebernya.

Selanjutnya, Komisi III DPRD kaltim, dalam waktu dekat akan memanggil dinas terkait, khusus untuk membahas solusi tambang maut yang ada di Kaltim.

"Saya pastikan, pihak terkait seperti Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben), Badan Lingkungan Hidup (BLH), aparat kepolisian dan pengusaha tambang, akan kami panggil untuk duduk bersama membicarakan masalah ini," sebut politikus PDIP ini.

Lanjut Samsun, DPRD sepakat untuk mendorong kasus kematian anak di lubang tambang yang kini sudah mencapai puluhan orang dibawa ke ranah hukum. Anggota legislatif ini menuturkan kasus ini bukan lagi kematian biasa karena bisa dilihat dari unsur kelalaian yang berujung pada kematian. (Humas DPRD Kaltim/adv)