Dinkes Kaltim aktifkan posbindu untuk cegah PTM di lingkup pegawai

Samarinda (ANTARA) - Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur mengaktifkan kembali Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) dalam upaya melakukan deteksi dini terhadap penyakit tidak menular (PTM) di lingkungan perangkat daerah (PD) atau pegawai pemerintah.

Menurut Kepala Seksi Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Jiwa Dinkes Kaltim Ika Gladies Syaferani, di Samarinda, Selasa, pelaksanaan Posbindu ini akan melibatkan kader semua perangkat daerah. Mereka akan dilatih dan dibina standar pemeriksaan kesehatan.

“Posbindu PTM memiliki peran strategis dalam pencegahan dan penanganan penyakit tidak menular. Melalui pelatihan kader ini, kami berharap dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular, khususnya bagi ASN dan non-ASN,” ujar Ika.

Ia mengatakan kegiatan pelatihan ini mencakup berbagai sesi, termasuk teknik skrining PTM dan pengetahuan tentang gaya hidup sehat.

Ika berharap pelatihan ini dapat memberikan keterampilan praktis kepada para kader agar dapat berkontribusi lebih maksimal dalam menjaga kesehatan.

Dengan diaktifkannya kembali Posbindu PTM, diharapkan angka kejadian penyakit tidak menular di Kalimantan Timur dapat ditekan.

Posbindu PTM akan kembali menjadi garda terdepan dalam memberikan layanan kesehatan dengan fokus pada deteksi dini dan penanganan penyakit, seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit kardiovaskular.

Pada kegiatan tersebut juga diserahkan Posbindu Kit yang berisi alat pengukur tekanan darah, alat pengukur gula darah, alat pengukur kolesterol, timbangan, pengukur tinggi badan, serta pengukur lingkar perut/pita meteran.

Kegiatan ini mengundang seluruh Perangkat Daerah di Kaltim yang dibagi menjadi tiga angkatan.

Untuk angkatan pertama diikuti oleh Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah Setda, Biro Kesejahteraan Rakyat Setda, Biro Hukum Setda, Inspektorat Wilayah, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pariwisata, serta Dinas PU, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat.