Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berupaya meningkatkan indeks pembangunan pemuda (IPP) bertumpu pada lima domain yakni pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta domain gender dan diskriminasi.
"Lima domain ini beririsan dengan lintas sektor, maka dalam upaya meningkatkan IPP ini kami menguatkan kolaborasi dengan berbagai pihak," ujar Bahri, Kabid Pemberdayaan Pemuda pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kaltim, di Samarinda, Rabu.
Ia mencontohkan pada domain pendidikan yang memiliki tiga indikator yakni rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar (APK) jenjang SMP dan SMA, dan APK perguruan tinggi. Domain ini kewenangan utama Dinas Pendidikan, sehingga kolaborasi dilakukan dengan dinas setempat.
Untuk domain kesehatan dan kesejahteraan memiliki empat indikator yakni angka kesakitan pemuda, persentase pemuda korban kejahatan, persentase pemuda merokok, dan persentase remaja perempuan sedang hamil.
Pada domain lapangan dan kesempatan kerja terdapat dua indikator, yakni persentase pemuda berusaha dengan jenis jabatan atau wirausaha kerah putih (profesional), dan indikator tingkat pengangguran terbuka.
Domain partisipasi dan kepemimpinan memiliki tiga indikator, yakni persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan, persentase pemuda yang aktif dalam organisasi, dan persentase pemuda yang memberikan pendapat dalam rapat.
Sedangkan pada domain gender dan diskriminasi terdapat tiga indikator, yakni angka perkawinan usia anak, persentase pemuda perempuan berusia 16–24 tahun yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas, dan persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal.
Saat ini IPP Kaltim berada di angka 52,50, di bawah angka rata-rata nasional yang 53,33. Bahkan IPP Kaltim berada di peringkat 17 di Indonesia.
Untuk itu sinergi dan komitmen bersama diperlukan guna menyusun strategi kebijakan yang tepat sehingga dapat mendorong capaian IPP di Kaltim.
"Mengingat semua domain dan indikatornya ini melibatkan lintas sektor, tentu Dispora Kaltim tidak bisa bekerja sendiri dalam mendongkrak IPP, namun semua pihak harus terlibat aktif," katanya.(Adv)
