Jakarta (ANTARA) - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan bahwa peletakan batu pertama atau groundbreaking tahap ketiga di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara meliputi sektor perhotelan sampai dengan konservasi orang utan.
"Untuk gambarannya memang bapak Presiden RI menginginkan agar lebih variasi, tetapi untuk groundbreaking ketiga masih sektor perhotelan, kemudian area equesterian," ujar Sekretaris OIKN Achmad Jaka Santos Adiwijaya di Jakarta, Selasa.
Dia juga mengatakan, selain itu instansi lembaga negara non-kementerian yakni Otorita Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga melakukan groundbreaking dalam groundbreaking tahap ketiga di IKN.
Dalam groundbreaking ketiga ada juga yang terkait dengan lingkungan, di mana terdapat yayasan yang membuat konservasi bagi spesies orang utan jompo di pulau khusus.
Baca juga: Proyek kereta di IKN dalam pembahasan Kemenhub
"Intinya Presiden RI meminta variasi dari yang bisa mencapai groundbreaking lebih lengkap, sehingga betul-betul ekosistem sebagai sebuah kota itu lengkap," kata Achmad Jaka Santos Adiwijaya.
Tentunya, kata dia, standar pembangunan harus sesuai dengan KPI yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, bagaimana mereka yang terlibat dalam pembangunan IKN harus mendesain gedung yang smart dan ramah lingkungan (green).
"Dengan demikian, nanti bangunan-bangunan yang ada di IKN semuanya menjadi bangunan-bangunan yang ikonik untuk masa depan generasi Indonesia," ujarnya.
Terkait dengan jadwal untuk groundbreaking ketiga, dia mengatakan bahwa hal tersebut masih tentatif.
Baca juga: Kepala Otorita:13 Badan PBB dukung pembangunan IKN
Pemindahan ibu kota negara sudah direncanakan sejak era Presiden Pertama RI Soekarno dan kemudian di era Presiden RI Joko Widodo terwujud.
Pemindahan ibu kota negara ke IKN Nusantara merupakan bagian dari visi Indonesia Emas 2045. Visi Indonesia Emas 2045 berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif atau melibatkan semua komponen masyarakat.
Pemindahan ibu kota negara ke Indonesia bagian tengah dapat menjadi katalis bagi distribusi ekonomi yang lebih adil, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sosial yang jauh lebih baik dibandingkan saat ini.
Baca juga: Pj Gubernur Kaltim usulkan pembangunan infrastruktur penyangga IKN
