Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur M. Udin meminta Penjabat Gubernur Kaltim mengevaluasi kembali kinerja kepala dinas dari 23 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang serapan anggarannya rendah atau mendapatkan rapor merah. Jika perlu, ada rotasi jabatan Kadis OPD terkait.
"Ini berkaitan dengan percepatan pembangunan yang harus tuntas hingga 2024," kata M. Udin di Samarinda, Senin.
Menurutnya rendahnya serapan APBD Kaltim kepada 23 OPD tersebut menunjukkan adanya ketidakseriusan dalam menjalankan program dan kegiatan yang telah direncanakan.
"Kami sangat prihatin dengan kondisi ini, karena berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Kami juga mempertanyakan komitmen dan loyalitas kepala dinas terhadap Pj Gubernur Kaltim yang telah memberikan amanah dan kepercayaan kepada mereka," ujar M. Udin.
Ia menambahkan, Komisi III DPRD Kaltim akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja OPD di lingkungan Pemprov Kaltim, khususnya yang berkaitan dengan bidang perekonomian, keuangan, dan pembangunan.
M. Udin yang juga legislator daerah pemilihan Kutai Timur, Berau, dan Bontang meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang serapan anggarannya rendah untuk segera memperbaiki kinerja mereka, karena anggaran tersebut merupakan uang rakyat yang harus digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.
Menurut politisi Golkar itu, OPD yang serapan anggarannya rendah harus segera melakukan evaluasi dan introspeksi diri, serta mengambil langkah-langkah konkrit untuk mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.
"Jangan sampai ada OPD yang menumpuk anggaran di akhir tahun dan melakukan pengeluaran yang tidak efisien dan efektif. Ini akan merugikan rakyat dan negara. Kami akan terus mengawasi dan mengontrol kinerja OPD agar anggaran dapat terserap dengan baik," tegasnya.
M. Udin juga mengapresiasi OPD yang telah menunjukkan kinerja yang baik dan serapan anggaran yang tinggi. Ia berharap OPD tersebut dapat menjadi contoh dan motivasi bagi OPD lainnya.
"Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada OPD yang telah bekerja keras dan profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kami berharap OPD tersebut dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
M. Udin berharap Pj Gubernur Kaltim dapat segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki kinerja OPD yang bermasalah.
"Kami juga mengimbau kepada seluruh OPD untuk bekerja lebih profesional, transparan, dan akuntabel dalam mengelola anggaran daerah," tutup M. Udin. (Adv/DPRD Kaltim)
