Samarinda (ANTARA) - Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda menjalin kerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur untuk memperkuat perumusan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis pada kajian akademik atau riset.
"Kerja sama strategis ini sudah dikukuhkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang mencakup implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat," kata Rektor Unmul Profesor Abdunnur di Samarinda, Minggu.
Dia mengatakan kesepakatan ini menjadi langkah untuk membangun sinergi dan program bersama antara institusi pendidikan tinggi dengan lembaga legislatif.
"Maka dari itu, semangat kebersamaan dengan semua pihak, baik eksekutif, legislatif, akademisi maupun seluruh komponen masyarakat dapat melahirkan kebijakan berdasarkan pertimbangan faktual," ujar Prof Abdunnur.
Menurutnya, kolaborasi ini memastikan pembangunan di Kalimantan Timur berjalan lebih terarah dan terencana sesuai dengan program yang telah ditetapkan pemerintah dan DPRD. Sinergi antara akademisi dan legislator diyakini dapat memberi penguatan untuk mewujudkan Kaltim yang berdaulat dan mempersiapkan generasi emas 2045.
Baca juga: Unmul genjot peran mahasiswa dalam mendukung pembangunan masyarakat
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel menyambut baik kerja sama ini sebagai momen penting untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik dengan landasan ilmu pengetahuan dan riset.
Ia menjelaskan, tiga fungsi utama DPRD yang meliputi legislasi, penganggaran, dan pengawasan membutuhkan dukungan pemikiran yang kuat, data akurat, serta pandangan akademik yang objektif.
"Kehadiran Universitas Mulawarman sebagai mitra strategis akan sangat membantu memperkaya proses-proses pengambilan kebijakan publik yang dilakukan oleh DPRD," ungkap Ekti.
Lebih lanjut, ia memaparkan potensi besar Unmul dari segi sumber daya manusia dan jaringan riset akan menjadi modal utama. Bentuk kerja sama konkret yang akan dilakukan meliputi bantuan penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah, penelitian kebijakan publik, serta penguatan kapasitas aparatur dan staf di lingkungan DPRD Kaltim.
Penandatanganan nota kesepahaman tersebut melibatkan jajaran pimpinan dari kedua institusi, termasuk para wakil rektor dan dekan dari Unmul, serta para wakil ketua dan ketua fraksi dari DPRD Kaltim.
Baca juga: Rektor: KKN Unmul harus beri dampak nyata untuk kemandirian desa
