Jakarta (ANTARA) -
Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Tavip Agus Rayanto memaparkan enam provinsi yang mengalami kenaikan prevalensi stunting pada 2022, mengacu data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI).
“Ada enam provinsi yang mengalami kenaikan prevalensi stunting, yaitu Sulawesi Barat, Papua, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat, Sumatera Barat dan Kalimantan Timur,” kata Tavip dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.
Berdasarkan data SSGI, prevalensi stunting Sulawesi Barat tahun 2022 yani 35 persen, sedangkan pada 2021 sebesar 33,8 persen. Kemudian, Papua melonjak cukup tinggi pada 2022 sebesar 34,6 persen, sebelumnya 29,5 persen pada 2021.
Selanjutnya, Nusa Tenggara Barat 32,7 persen (2022), sebelumnya 31,4 persen (2021). Papua Barat di tahun 2022 30 persen, sebelumnya di 2021 sebesar 26,2 persen. Sumatera Barat, 2022 sebesar 25,2 persen, sebelumnya di 2021 sebesar 23,3 persen. Sedangkan Kalimantan Timur, 23,9 persen (2022), sebelumnya 22,8 persen (2021).
Baca juga: BKKBN: Kaltim harus tingkatkan pemantauan stunting
Tavip juga menyampaikan, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi secara nasional di tahun 2022, yakni 35,3 persen, meskipun angka ini menurun dari sebelumnya, yakni 37,8 persen di tahun 2021.
Kabar baiknya, Provinsi Bali berhasil menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia dengan prevalensi stunting terendah dan sudah melampaui target nasional, yakni 8 persen di tahun 2022, menurun dari tahun sebelumnya (2021) sebesar 10,9 persen.
Data ini disampaikan pada acara "Workshop Satuan Tugas Percepatan Penurunan Stunting (Satgas PPS)" bagi asisten teknis Kabupaten/Kota, yang diselenggarakan di Bekasi pada Kamis (24/08).
Tavip berharap, melalui kegiatan ini dapat mempercepat pelaksanaan program percepatan penurunan stunting, terutama di 12 provinsi yang bisa mendongkrak turunnya angka stunting nasional.
Baca juga: DPMPD Kaltim: Lomba Posyandu memotivasi kader tangani stunting
“Dengan adanya workshop ini, satgas stunting di kabupaten/kota juga bisa lebih update isu terkini, termasuk merespons program terkini seperti Survei Kesehatan Indonesia," ujar dia.
Ia juga mengatakan, bersama para fasilitator, peserta bisa lebih mendiskusikan bersama aksi nyata yang bisa dilakukan dalam rangka menyikapi kondisi stunting di daerahnya masing-masing.
Workshop satgas stunting ini diikuti 95 peserta asisten teknis Kabupaten/Kota dari empat provinsi di Indonesia, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, dan NTT.
"Kami menaruh harapan banyak kepada asisten teknis yang merupakan mitra BKKBN untuk dapat membantu kami dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting dalam upaya berjalannya konvergensi, pendampingan kepada Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan mewujudkan satu data,” tutur Tavip.
Baca juga: Tim penanganan identifikasi tiga kecamatan Paser Kaltim rawan stunting
