Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggandeng lintas sektor dan lembaga untuk menstabilkan harga kebutuhan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) guna mengendalikan inflasi dan memastikan ketersediaan pasokan sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Penguatan koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam menjaga stok barang aman, menjaga harga tidak melonjak, sekaligus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," ujar Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji di Samarinda, Sabtu.
Seno yang juga Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kaltim itu menegaskan pentingnya memastikan bahwa setiap kebijakan pengendalian inflasi dan digitalisasi keuangan daerah harus benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kaltim.
Selain itu penguatan TPID dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kaltim juga harus diimbangi dengan penguatan anggaran, sehingga rencana aksi yang disusun bersama bisa dijalankan.
Lebih lanjut ia mengatakan lintas sektor yang digandeng meliputi perwakilan Kemenko Perekonomian, Forkopimda Kaltim mulai dari Danrem 091/ASN, Danlanud Dhomber, Danlanal Balikpapan, Kabinda Kaltim, hingga Polda Kaltim.
Pemprov Kaltim pun, menurut dia, telah menggelar pertemuan tingkat tinggi (high level meeting/HLM) yang melibatkan semua unsur tersebut pada Kamis (18/12). HLM itu juga dihadiri Kepala Dirjen Perbendaharaan Kaltim, Kepala BPS Kaltim, Kepala Perangkat Daerah Kaltim, TPID dari kabupaten/kota, dan kepala dinas terkait.
HLM tersebut mengusung tema "Merajut Sinergi dalam Stabilisasi Harga serta Digitalisasi Keuangan Daerah untuk Pertumbuhan Ekonomi Kaltim Berkelanjutan", digelar di Kantor Bank Indonesia Kaltim, dipimpin oleh Wakil Gubernur Kaltim.
Dalam kesempatan itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim Budi Widihartanto memaparkan strategi penguatan TPID dan TP2DD Kaltim.
Penguatan TPID difokuskan pada komoditas yang secara historis menjadi penyumbang inflasi, khususnya menjelang hari besar keagamaan antara lain beras, minyak goreng, daging ayam, cabai rawit, bawang merah, tomat, serta angkutan udara.
Sementara itu, strategi penguatan TP2DD diarahkan pada tiga fokus, pertama adalah mendorong efektivitas kebijakan TP2DD untuk mendukung kemandirian fiskal dan pencapaian target pembangunan daerah tanpa menambah beban masyarakat.
"Kedua, optimalisasi pemanfaatan teknologi dan digitalisasi guna memperkuat tata kelola keuangan pemerintah daerah, dan ketiga adalah percepatan realisasi serta peningkatan ketepatan sasaran anggaran pendapatan dan belanja daerah," kata Budi.
