Samarinda (ANTARA) - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memacu peningkatan mutu layanan literasi daerah dengan mendorong penerapan Standar Nasional Perpustakaan (SNP) secara menyeluruh bagi unit sekolah, khusus, hingga perpustakaan desa.
“Standar Nasional Perpustakaan bukan sekadar dokumen administratif, tetapi pedoman strategis untuk memastikan setiap perpustakaan dikelola secara profesional, memiliki layanan berkualitas, serta mampu menjawab kebutuhan pemustaka,” tegas Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPK Kaltim Anita Natalia Krisnawati di Samarinda, Rabu.
Anita menekankan standardisasi ini sangat krusial untuk mengubah paradigma pengelolaan perpustakaan agar tidak lagi berjalan secara konvensional, melainkan bertransformasi menjadi pusat rujukan informasi yang relevan dengan perkembangan zaman.
Ia menyoroti posisi vital perpustakaan desa dan kelurahan yang menjadi garda terdepan dalam menjamin pemerataan akses informasi, sekaligus ujung tombak peningkatan budaya baca masyarakat di tingkat tapak.
Melalui pendampingan teknis ini, DPK Kaltim menargetkan seluruh pengelola perpustakaan memiliki kesepahaman yang utuh mengenai indikator standar koleksi, sarana prasarana, tenaga, hingga pendanaan yang wajib dipenuhi.
Pihaknya berharap sinergi antara pemerintah daerah dan satuan pendidikan dapat mempercepat proses pembenahan fasilitas layanan agar dampak literasi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
Sementara itu Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca (P3KM) DPK Kaltim Hana Iriana menyatakan penerapan SNP merupakan langkah konkret untuk mengubah wajah perpustakaan dari sekadar tempat penyimpanan buku menjadi ruang belajar sepanjang hayat.
"Transformasi fungsi perpustakaan menjadi wadah pemberdayaan masyarakat atau inklusi sosial hanya dapat terwujud jika pengelola disiplin menerapkan instrumen standar nasional dalam operasional hariannya," jelasnya.
