Samarinda (ANTARA) - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Kalimantan Timur tengah mengupayakan penambahan kuota formasi tenaga pustakawan untuk mengatasi ketimpangan rasio pelayanan literasi di daerah tersebut.
"Jumlah perpustakaan kita sangat banyak dan terus berkembang, sehingga kami berharap formasi pustakawan dapat bertambah secara signifikan agar profesi ini tidak hanya bertahan tetapi juga menjadi karier yang diminati generasi muda," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPK Kaltim Anita Natalia Krisnawati di Samarinda, Jumat.
Anita menyoroti data terkini yang menunjukkan ketimpangan di lapangan, di mana saat ini hanya terdapat 141 tenaga pustakawan untuk melayani total 3.578 perpustakaan yang tersebar di seluruh wilayah Kalimantan Timur.
Kesenjangan jumlah sumber daya manusia tersebut membuat kebutuhan penambahan pegawai menjadi sangat mendesak demi menjaga pemerataan serta peningkatan kualitas layanan literasi bagi masyarakat luas.
Ia menegaskan bahwa dukungan formasi aparatur yang memadai merupakan kunci utama agar operasional ribuan perpustakaan tersebut dapat berjalan optimal dalam memenuhi kebutuhan informasi publik.
"Guna mencari solusi konkret atas persoalan kekurangan tenaga ahli tersebut, DPK Kaltim menggelar lokakarya khusus dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait," jelas Anita.
Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber berkompeten dari Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membedah regulasi dan kebutuhan formasi.
Forum diskusi tersebut bertujuan memperkuat koordinasi teknis antara pemerintah pusat dan daerah serta memastikan kebutuhan riil pustakawan di Kaltim dapat terakomodasi dalam kebijakan kepegawaian nasional.
Beberapa narasumber yang hadir memberikan masukan dalam kegiatan tersebut antara lain Pustakawan Ahli Madya Perpusnas Yudho Widiatmono dan Pustakawan Ahli Pertama Perpusnas Solikhatun.
Selain itu, hadir pula perwakilan dari Kemendagri yakni Analis SDM Aparatur Ahli Madya Puji Wijayati serta Penata Kelola Pemerintahan Winner Satriadi Harahap untuk membahas aspek administrasi negara.
Anita berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan aspirasi daerah ini dengan bijak seiring dengan perkembangan zaman yang menuntut layanan perpustakaan semakin modern dan adaptif.
"Upaya pemenuhan tenaga pustakawan ini diharapkan mampu mendongkrak indeks literasi masyarakat Kalimantan Timur yang menjadi penyangga utama Ibu Kota Nusantara di masa depan," demikian Anita.(Adv)
