Komisi II Perjuangkan 287 Penyuluh Jadi PNS

Anggota DPRD Kaltim Siti Qomariyah (dok. Humas DPRD Kaltim)

Sebanyak 287 tenaga honor yang berharap menjadi PNS itu merupakan mereka yang tergabung dalam Forum Komunikasi Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantuan Penyuluh Pertanian (FK THL-TBPP),"

Samarinda (ANTARA Kaltim) - Komisi II DPRD Kaltim sedang mengusulkan kepada pemerintah pusat agar nasib 287 penyuluh pertanian dalam arti luas di Kaltim baik pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan kehutanan agar dapat diangkat menjadi PNS.

"Sebanyak 287 tenaga honor yang berharap menjadi PNS itu merupakan mereka yang tergabung dalam Forum Komunikasi Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantuan Penyuluh Pertanian (FK THL-TBPP)," ucap anggota Komisi II DPRD Kaltim Hj Siti Qomariyah di Samarinda, Rabu.

Komisi II kata Qomariyah, sudah menghadap Menteri Pemberdayaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar agar para tenaga honor tersebut dapat diangkat menjadi PNS, karena selama ini kehidupan mereka memprihatinkan akibat honor yang mereka terima sangat rendah.

Menurut dia, rata-rata kehidupan para penyuluh tenaga harian lepas itu berekonomi pas-pasan, sedangkan harga kebutuhan pokok terus naik sehingga daya beli mereka menurun akibat honor yang mereka terima tidak sebanding dengan harga yang terus melambung.

Rincian tenaga penyuluh harian lepas yang jumlahnya mencapai 287 orang itu adalah, dari Kota Samarinda terdapat 13 orang, Kota Balikpapan tedapat enam orang, Kabupaten Berau terdapat 40 orang, dari Kabupaten Nunukan terdapat 32 orang.

Kemudian dari Kabupaten Kutai Barat terdapat 23 orang, dari Kabupaten Kutai Timur terdapat 19 orang, dari Kabupaten Malinau terdapat 18 orang, dari Kota Tarakan terdapat empat orang, dari Kabupaten Bulungan terdapat 27 orang.

Selanjutnya dari Kabupaten Penajam Paser Utara terdapat 31 orang, dari Kabupaten Paser terdapat 29 orang, dan dari Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat 45 tenaga penyuluh harian lepas.

Dia juga mengatakan masing-masing tenaga penyuluh harian lepas itu sudah melakukan pemetaan di wilayah kerja masing-masing.

Pemetaan dilakukan karena sesuai dengan surat Gubernur Kaltim Nomor 520/7684/Ek, setelah FK THL-TBPP Kaltim melakukan audensi dengan gubernur yang diwakili Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan pada 18 Juli 2013. (*)