Sekprov Kaltim: FESyar KTI jadi platform pertumbuhan ekonomi syariah

Samarinda (ANTARA) - Sekretaris Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menilai Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Kawasan Timur Indonesia (KTI) selama empat hari di Kota Samarinda pada 25-28 Mei 2023, menjadi platform penting bagi pertumbuhan ekonomi syariah. 

"Melalui FESyar KTI, tentu hal ini menjadi titik awal dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia bagian timur, apalagi Kaltim yang tahun ini menjadi tuan rumah, tentu manfaatnya sudah dirasakan banyak pihak," ujar Sri di Samarinda, Selasa.

Manfaat jangka pendek yang sudah dirasakan tersebut adalah adanya transaksi selama pelaksanaan FESyar KTI 2023 yang totalnya senilai  Rp60,5 miliar, kemudian ada 2.539 pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang terlibat dalam giat tersebut.

Sedangkan dampak dalam jangka panjang antara lain akan menguatnya pemahaman masyarakat terhadap literasi ekonomi dan keuangan syariah, sehingga mampu mendorong peningkatan ekosistem ekonomi syariah.

Ke depan juga diyakini terus berkembangnya industri halal seperti fesyen, pariwisata ramah Muslim, dan ekonomi kreatif syariah, karena saat ini ketiga industri tersebut terus tumbuh dan mulai memperkuat rantai aktivitas ekonomi syariah.

"Ekonomi syariah di Kaltim memiliki peluang lebih besar untuk dilakukan percepatan pengembangannya, mulai dari wisata halal, kuliner, maupun hal-hal yang sifatnya ramah terhadap Muslim," katanya.  

Untuk itu, ia menyampaikan apresiasi tinggi kepada Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kaltim karena bersedia menjadi tuan rumah FESyar KTI 2023, sehingga hal ini mampu menguatkan keyakinan masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi halal, terutama bagi masyarakat Kaltim.

Sedangkan kawasan Indonesia bagian timur yang mengikuti FESyar KTI tersebut adalah semua pihak terkait di Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Ia berharap kegiatan ini menjadi titik awal dan menjadi berkah bagi Kaltim dalam menyongsong Ibu Kota Nusantara (IKN), karena setelah IKN pindah ke Kaltim pada 2024 mendatang, maka semua hal harus siap, termasuk ekonomi syariah.

Pemerintah bersama pihak terkait, katanya, mempunyai tanggung jawab moral mendukung ekonomi dan keuangan syariah, karena hal ini juga menjadi bagian dari penguatan ekonomi nasional.(Adv)