Samarinda (ANTARA) - Capaian Indeks Desa Membangun (IDM) di Provinsi Kalimantan Timur pada 2022 di peringkat delapan nasional, yakni dengan 136 desa berstatus mandiri atau 16,17 persen dari total 841 desa di Kaltim.
"Jumlah desa mandiri di Kaltim tahun ini mengalami peningkatan ketimbang tahun sebelumnya yang sebanyak 87 desa," ujar Koordinator Program Wilayah (KPW) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi Kaltim Alwani di Samarinda, Minggu.
Urutan peringkat IDM 1-10 nasional 2022 adalah Provinsi Bali, DIY, Jabar, Jatim, Sumbar, Kalbar, Kepulauan Babel, Kaltim, NTB, dan Sulut.
Ia melanjutkan dari hasil pendampingan yang selama ini dilakukan, ditambah dengan komitmen dinas terkait, baik tingkat provinsi maupun kabupaten, termasuk komitmen kepala desa dan masyarakat dalam membangun, membuat IDM di Kaltim terus naik setiap tahun.
Hal ini dapat dilihat dari selain jumlah desa mandiri yang terus bertambah, jumlah desa dengan status maju ikut terdongkrak, yakni dari 312 desa maju pada 2021, naik menjadi 349 desa pada 2022 atau bertambah 37 desa.
Jumlah desa dengan status berkembang mengalami penurunan 48 desa karena banyak yang naik menjadi desa maju, sehingga desa berkembang dari 387 desa di tahun 2021, turun menjadi 339 desa di tahun ini.
Desa tertinggal, kata dia, juga menurun, karena banyak desa tertinggal yang naik menjadi desa berkembang, sehingga pada 2021 yang masih ada 54 desa, namun tahun ini menyisakan 17 desa tertinggal.
"Sedangkan untuk status desa sangat tertinggal yang tahun lalu masih ada satu desa, kini desa tersebut sudah naik menjadi desa tertinggal, sehingga tahun ini Kaltim tidak memiliki desa sangat tertinggal," kata Alwani.
Ia mengatakan IDM merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yakni Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan (IKL).
Ia melanjutkan dari hasil telaah IDM pada 17 desa tertinggal menunjukkan sejumlah permasalahan serupa, seperti masih belum terpenuhi indikator tenaga kesehatan (nakes), seperti bidan dan dokter.
"Kemudian belum terpenuhinya tenaga pendidik, jarak dan akses pendidikan, jarak dan akses ke pusat perdagangan, belum terpenuhinya ruang publik desa, akses air bersih, listrik, akses desa, dan sejumlah indikator lain yang belum terpenuhi," ujar Alwani.
