Pemindahan ASN ke IKN dapat ciptakan aktivitas perdagangan

Ilustrasi - Bagian dari disain ibu kota negara. (ANTARA/Paparan Kementerian PUPR)

Dengan adanya pemindahan ASN ke IKN di Kalimantan Timur akan menciptakan aktivitas perdagangan, kegiatan ekonomi berjalan dan membutuhkan fasilitas-fasilitas umum seperti rumah sakit, mall, pasar dan sekolah, itu akan membuat satu kota menjadi hidup

Jakarta (ANTARA) - Pengamat properti Ali Tranghanda menilai pemindahan ASN dari Jakarta ke Ibu Kota Negara atau IKN di Kalimantan Timur dapat menciptakan aktivitas perdagangan serta kegiatan perekonomian di IKN dan wilayah sekitarnya.

"Dengan adanya pemindahan ASN ke IKN di Kalimantan Timur akan menciptakan aktivitas perdagangan, kegiatan ekonomi berjalan dan membutuhkan fasilitas-fasilitas umum seperti rumah sakit, mall, pasar dan sekolah, itu akan membuat satu kota menjadi hidup serta menggerakkan roda ekonominya," ujar Ali dalam seminar daring di Jakarta, Jumat.

Menurut Ali, kalau ada pihak yang bilang bahwa IKN itu tidak akan hidup, itu hal yang tidak mungkin. Hal ini dikarenakan aktivitas di IKN akan hidup dan bergeliat dengan kehadiran para ASN yang dipindahkan dari DKI Jakarta.

"Ini seperti teori properti di mana pasokan (supply) menciptakan permintaan (demand), pasokan nya ada yakni pemindahan para ASN ke IKN dan kemudian ada infrastruktur serta asosiasi Real Estate Indonesia juga diajak pemerintah ke sana untuk membantu pembangunan, maka ini akan menjadi suatu pusat pertumbuhan baru meskipun membutuhkan waktu dan proses panjang untuk menjadi sebuah ibukota negara. Hal ini memang sebuah proses yang harus dijalani," katanya.

Sebelumnya Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta mengatakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahap awal siap membangun 2.500 unit hunian untuk ASN dan personel TNI-Polri di Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.

Febry menjelaskan jumlah hunian yang disiapkan Kementerian PUPR belum sebanyak jumlah ASN dan personel TNI-Polri yang akan dipindahkan ke kawasan IKN. Hal tersebut, kata Febry, karena menyangkut masalah pembiayaan.

Dia memastikan kendala pembiayaan itu tak akan menjadi hambatan karena pemerintah sedang merumuskan skema lain dalam pembiayaan. Pemerintah sedang merumuskan skema pembiayaan lain, bisa dengan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta bisa melalui pemberdayaan peran swasta dan BUMN.

Mengutip data sementara dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Febry memaparkan rencana jumlah ASN dan anggota TNI-Polri yang akan dipindahkan ke IKN pada tahap awal sebanyak 7.687 orang dengan rincian 1.971 ASN dan 5.716 personel TNI-Polri, termasuk Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), Badan Intelijen Negara (BIN), dan jajaran lainnya.