Tenggarong (ANTARA) - Dinas Kesehatan bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) berkolaborasi berupaya menurunkan angka stunting di daerah itu.
“Percepatan penurunan angka stunting garda terdepan di masyarakat adalah Kader Pembangunan Manusia (KPM ). Diharapkan tidak hanya mendata atau mengawal anggaran di desa tetapi bisa melakukan pemantauan pertumbuhan balita,” kata Kasi Peningkatan Gizi Keluarga dan Masyarakat Dinkes Kukar, Nurul Fitri Ningsih di Tenggarong , Selasa (23/11/2021).
Ia menyebut di Kukar terdapat kurang lebih 668 KPM baik itu daerah lokasi khusus (lokus) stunting dan non lokus. Kukar saat ini, sudah menetapkan 21 lokus daerah yang menjadi titik fokus penanganan stunting, dan setiap desa biasanya ada dua atau tiga KPM.
“Tugas KPM untuk mengedukasi kepada masyarakat betapa pentingnya balita dibawa ke posyandu untuk pemantauan pertumbuhan,” ucapnya.
Menurutnya KPM tidak bisa mengukur panjang badan dan berat badan, namun tidak untuk menentukan status gizi karena penentuannya ada di Puskesmas. Jadi KPM tidak bisa menentukan balita apakah stunting atau tidak.
Dikemukakan Nurul Fitri, selama ini KPM berjalan sendiri-sendiri , sehingga perlu menyatukan tujuan di program konvergensi stunting di desa. Lantaran di kelurahan belum ada, nanti akan dicarikan kader sejenis yang tugasnya seperti KPM , yakni sama-sama menurunkan angka stunting.
Lanjutnya dalam rangka menurunkan angka stunting , pelaksanannya tidak hanya dilakukan oleh Dinas Kesehatan tapi juga dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.(Adv/Kominfo Kukar)
