Tenggarong, Kaltim (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur, menguatkan pola pendekatan keluarga sebagai upaya mempercepat penurunan tengkes (stunting), yakni dengan melakukan pendampingan secara optimal pada keluarga yang mempunyai risiko stunting.
"Dalam pelaksanaannya, Tim Pendamping Keluarga yang terdiri bidan, kader PKK, dan kader KB, melakukan pendampingan dengan berkolaborasi di tingkat tapak," kata Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kukar Dafip Haryanto di Tenggarong, Sabtu.
Berkat pola ini, maka stunting di Kukar terus menurun, misalnya pada 2022 dengan prevalensi stunting sebesar 27,1 persen, pada 2023 turun drastis menjadi 17,6 persen, dan pada 2024 kembali turun menjadi 14,2 persen, atau paling rendah se- Kalimantan Timur (Kaltim).
Sedangkan kondisi stunting di Kaltim adalah adalah pada 2021 tercatat 22,8 persen, 2022 naik menjadi 23,9 persen, 2023 menjadi 22,9 persen, dan pada 2024 turun tipis menjadi 22,2 persen.
Kemudian kondisi stunting di Indonesia menunjukkan penurunan signifikan dari tahun ke tahun, dari 24,4 persen pada 2021 menjadi 19,8 persen pada 2024.
"Kutai Kartanegara patut bahagia karena dinyatakan sebagai kabupaten dengan penurunan stunting terbaik di Provinsi Kaltim. Angka tersebut tidak dengan tiba-tiba muncul, namun penuh dengan berbagai upaya yang dilakukan bersama," katanya.
Baca juga: Otorita siapkan warga Sepaku jadi agen perubahan cegah stunting di IKN
Sedangkan ke depan, Kabupaten Kukar terus berupaya menurunkan angka stunting, bahkan melakukan berbagai pola agar tidak muncul stunting baru, sehingga pendampingan ke keluarga berisiko stunting terus dilakukan.
Untuk itu, melalui kerja sama dengan banyak pihak terus dilakukan pendataan, penyampaian informasi, pemberian edukasi, dan beberapa hal yang meliputi upaya preventif maupun promotif agar tidak terjadi kasus stunting lagi.
Sebelumnya, saat Rakor Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Kukar di Tenggarong pada Kamis (11/12/25), Dafip juga mengajak TPK aktif mendampingi keluarga sasaran agar tidak ada bayi yang lahir dengan kondisi stunting.
Ia juga mengajak instansi yang tergabung dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kukar hingga TPPS desa/ kelurahan, terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kemajuan pendampingan keluarga dan perbaikan faktor risiko yang dihadapi oleh keluarga sasaran.
"Keterlibatan para pihak terkait seperti sektor kesehatan, pertanian, peternakan, sosial, PKK, Posyandu, sektor industri dan perdagangan, lembaga/ organisasi kemasyarakatan, dan sektor swasta, tentu dapat lebih cepat menurunkan prevalensi stunting," katanya.
Baca juga: LKBN ANTARA sabet penghargaan terkait pencegahan tengkes
