Tenggarong, Kaltim (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur, mengajak Universitas Kartanegara (Unikarta) Tenggarong membuka program studi baru dalam mencetak tenaga terampil, untuk memenuhi kebutuhan kerja agar para lulusannya bisa langsung diterima bekerja.
"Pemkab Kukar mendukung Unikarta dalam pembukaan program studi (prodi) baru, khususnya di bidang teknologi informasi dan kesehatan," kata Asisten I Setkab Kukar Ahmad Taufik Hidayat saat menghadiri pelantikan Rektor Unikarta periode 2025-2029 Prof. Dr. Ir. Ince Raden, MP di Tenggarong, Kamis.
Saat ini Unikarta telah memiliki tujuh fakultas, yakni Fakultas Keguruan Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Fakultas Agama Islam (FAI), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Teknik.
Semua fakultas tersebut selama ini sudah mampu meningkatkan SDM warga Kukar dan memberikan kontribusi besar terhadap daerah, sedangkan dorongan penambahan prodi maupun jurusan baru, hal ini penting untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan zaman.
Sementara Pemkab Kukar berkomitmen mendukung Unikarta dalam pengembangan dan membantu mengatasi berbagai persoalan yang berkaitan dengan ketimpangan kualitas kampus.
Sejumlah hal yang dapat dibantu pemda seperti melalui beasiswa, hibah aset, dan peningkatan kerja sama strategis, sehingga pihaknya pun mengajak semua pihak terkait mendongkrak kualitas serta memastikan relevansi pendidikan tinggi dengan kebutuhan pembangunan di daerah.
Ia melanjutkan, tantangan dunia pendidikan tinggi saat ini tidak ringan. Persoalan mendasar yang masih membayangi wajah pendidikan tinggi, terutama pada perguruan tinggi swasta (PTS) adalah ketimpangan kualitas dan kurangnya relevansi pendidikan tinggi dengan dunia kerja.
"Semua tentu menyadari adanya disparitas mutu antara Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan PTS, atau antara PTN yang berdomisili di kota besar dengan PTS di daerah terpencil," katanya.
Disparitas ini menyangkut aspek sumber daya manusia (SDM) dosen, baik yang terkait dengan kualifikasi pendidikan maupun penjenjangan kepangkatan.
Sarana prasarana pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan perkembangan iptek dan sains, termasuk banyaknya angka lulusan sarjana yang menganggur karena kompetensi yang dimiliki tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, sehingga hal ini harus diatasi.
