Jakarta (ANTARA) - Salah satu inovasi besar yang sedang dirancang pemerintah melalui Kementerian BUMN adalah rencana pembentukan holding BUMN sektor pangan yang diperkirakan bakal terwujud pada 2021.
Seperti diulas di berbagai media, ada sekitar 16 perusahaan dari beragam BUMN pangan yang akan menjadi anggota dari holding tersebut, dengan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) sebagai induk holding.
Apakah holding BUMN pangan yang sedang dalam proses perseroan dan merger dari sejumlah BUMN yang sejenis bakal dapat membantu kemajuan sektor perikanan?
Kementerian BUMN meyakini bahwa holding BUMN pangan ke depan akan membantu dalam meratakan produksi perikanan di Tanah Air sehingga membantu mengatasi masalah produksi perikanan yang tidak merata.
Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin dalam sejumlah kesempatan mengatakan holding pangan sektor perikanan akan mendukung ekspansi areal penangkapan ikan dan membangun fasilitas pendukung oleh BUMN.
Terlebih saat ini, fasilitas perikanan dinilai masih terkonsentrasi pada wilayah barat Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Oleh karena itu, holding BUMN akan memperluas wilayah perikanan dan mengembangkan fasilitas pendukung untuk meningkatkan produksi wilayah Indonesia timur.
Senada, Asisten Deputi Bidang Industri Pangan dan Pupuk Kementerian BUMN Imam Paryanto berharap konsolidasi BUMN Pangan bisa meningkatkan peran dan kontribusi BUMN pangan terhadap tujuan kebijakan pemerintah, serta mampu bertransformasi lebih kuat dari sisi aset, dana, proses bisnis dan pemanfaatan aset lahan maupun pabrik.
Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Muhammad Yusuf optimistis bahwa rencana holding BUMN industri pangan akan berdampak positif bagi sektor perikanan antara lain bakal melesatkan konsumsi ikan nasional.
Muhammad Yusuf memprediksi rencana itu bisa meningkatkan konsumsi ikan nasional jika dua BUMN di bidang perikanan, yaitu Perum Perindo dan Perinus, digabungkan.
Melalui penggabungan ini, BUMN memiliki modal besar akan menyerap seluruh hasil tangkapan nelayan. Dengan demikian, serapan tangkapan nelayan oleh holding BUMN pangan bisa dikirim ke Jakarta dan kota lain.
Selain itu, diharapkan pula dampaknya membuat ketersediaan ikan di pasar melimpah sehingga menimbulkan efek ganda yaitu harga ikan di pasar menjadi murah dan kemampuan masyarakat membeli ikan melonjak.
Dengan begitu, konsumsi ikan nasional menjadi meningkat, apalagi ditambah dengan kampanye Gemar Makan Ikan kembali digaungkan sehingga budaya makan ikan akan terdongkrak.
Yusuf mengungkapkan sektor pangan Indonesia mengalami peningkatan posisi pada Global Food Security Index, yang mengindikasikan adanya perbaikan ketahanan pangan nasional.
Salah satu kontribusinya adalah pada peningkatan konsumsi pangan berbahan ikan yang diproyeksikan akan tumbuh hampir 2 kg per kapita dari 39,0 kg per kapita menjadi 40,9 kg per kapita.
Angka ini lebih tinggi dari proyeksi peningkatan konsumsi pangan berbahan daging yang masing-masing hanya tumbuh 0,8 kg per kapita untuk daging unggas dan 0,2 kg per kapita untuk daging sapi.
Penangkapan ikan dinilai bakal lebih banyak lantaran holding BUMN memiliki modal kerja, antara lain sarana seperti kapal berukuran lebih besar dari 150 GT (gross tonnage) yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
Dampak lain dari holding bisa mengefektifkan fasilitas SKPT yg telah dibangun KKP di Natuna, Talaud dan Saumlaki untuk dijadikan lokasi ekspor ikan ke luar negeri tanpa harus dikirim ke Jakarta terlebih dahulu.
Dengan begitu, lanjutnya, dapat meningkatkan nilai jual atau harga ikan karena ikan masih segar sehingga hemat biaya dan waktu.
Benahi kinerja
Pengamat sektor kelautan Moh Abdi Suhufan sepakat bahwa rencana pembentukan holding atau perusahaan induk BUMN sektor pangan bakal dapat memperbaiki kinerja BUMN sektor perikanan antara lain guna membenahi sistem logistik ikan di Tanah Air.
Menurut Abdi Suhufan, beberapa hal strategis yang menjadi pekerjaan rumah BUMN perikanan utamanya adalah memperkuat bisnis penangkapan ikan di berbagai daerah.
Selain itu, Abdi yang juga menjabat sebagai Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) itu menginginkan agar holding BUMN pangan dapat mendukung pelaksanaan sistem logistik ikan.
Dukungan tersebut, juga dapat ditunjukkan dengan meningkatkan penyerapan hasil tangkapan nelayan karena selama masa pandemi ini dinilai belum dilaksanakan secara utuh dan berhasil.
Ia berpendapat salah satu permasalahan dari belum optimalnya sistem logistik ikan di kawasan perairan Nusantara antara lain karena kekurangan sarana transportasi yang memadai untuk mengangkut ikan.
Direktur Utama Perum Perindo Fatah Setiawan memastikan pihaknya bersiap untuk menjadi bagian dari Holding BUMN Pangan dengan mematuhi seluruh syarat yang diminta oleh Kementerian BUMN.
Kementerian BUMN telah menunjuk Perum Perindo sebagai satu-satunya BUMN di bidang perikanan setelah Perinus masuk ke Perum Perindo dengan sistem merger.
Tak hanya konsen di sisi penjualan, Fatah memastikan Perum Perindo juga memiliki usaha eksisting yakni budidaya ikan dan udang serta pengelolaan pelabuhan perikanan.
Dengan konsolidasi dan merger dengan Perinus, Perum Perindo akan memiliki satu usaha tambahan yaitu perikanan tangkap.
Selain mengembangkan fasilitas produksi, holding BUMN Pangan juga akan mengembangkan fasilitas pemrosesan untuk mengembangkan produk hilir serta mengembangkan kapabilitas rantai dingin logistik.
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim mengingatkan, rencana pembentukan holding BUMN sektor pangan, termasuk BUMN perikanan, perlu diarahkan guna membantu mewujudkan kedaulatan pangan sektor kelautan dan perikanan mengingat kondisi geografis Republik Indonesia sebagai negara kepulauan.
Abdul Halim mengatakan visi mulia tersebut dapat tercapai apabila masyarakat perikanan skala kecil di berbagai daerah dilibatkan dalam pembuatan dan penerapan peta jalannya secara optimal.
Dengan keterlibatan berbagai pihak hingga ke kalangan yang ada di seluruh pelosok Nusantara, diharapkan pembentukan holding BUMN pangan dapat menjadi momentum kebangkitan bagi kemandirian dan kedaulatan pangan nasional, termasuk untuk sektor kelautan dan perikanan Indonesia.
