Balikpapan (ANTARA News Kaltim) - Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan tengah menghitung anggaran untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) non subsidi bagi mobil-mobil dinas di lingkungan Pemkot Balikpapan.
"Hasil penghitungan itu akan menjadi dasar bagi Pemkot untuk menentukan alokasi anggaran pembelian BBM bagi kendaraan dinas.
Akan segera dimasukkan di APBD Perubahan," kata Sekretaris Kota Balikpapan Sayid MN Fadli, Selasa (22/5).
Sekkot Fadli juga menjelaskan, perubahan penggunaan BBM dari subsidi ke non subsidi tentu akan berdampak pada anggaran daerah. Alokasi untuk BBM pasti akan bertambah mengingat harga BBM non subsidi memang lebih mahal.
Sebagai imbangannya, kata Sekkot Fadli, setiap pengguna kendaraan dinas, baik di lingkungan Balai Kota hingga di dinas-dinas atau SKPD (Satuan Kerja Peringkat Daerah) diminta untuk berhemat.
Jatah premium untuk kendaraan dinas milik Pemkot Balikpapan saat ini 7 liter per hari. Angka ini menurun jika dbandingkan dengan jatah tahun sebelumnya yang mencapai 12 liter per hari. Apabila nanti menggunakan Pertamax digunakan, kemungkian jatah tersebut berkurang menjadi 5 liter saja.
"Kita akan gunakan pertamax, mau tidak mau. Soal anggaran kita bicarakan bersama," sambut Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Andi Burhanuddin Solong.
Andi Burhanuddin Solong atau Ketua Burhan juga menambahkan penyesuaian yang dilakukan tersebut sebagai langkah untuk melakukan penghematan.
"Mungkin kita lakukan dulu rasionalisasi jatah BBM yang tadinya 12 liter mungkin separuhnya jadi enam liter. Ini tidak masalah. Mobil saya mungkin tidak sampai segitu (menghabiskan BBM) kecuali ke luar kota. Perubahan ini akan dialokasikan di APBD Perubahan atau bisa saja mendahulu pembahasan anggaran," ujarnya.
Pengurangan jatah BBM diakui Andi nantinya akan berdampak pada kinerja operasional SKPD.
"Ya itu pasti ada pengaruhnya jelas. Tapi inikan untuk sementara tapi nantikan setelah APBD berikutnya kita akan lakukan penyesuaian," ujarnya.
Karena itu upaya lain yang juga sangat penting dilakukan bersama-sama, kata Ketua Burhan, adalah penghematan agar keuangan daerah tidak mengalami defisit yang besar.
Ketua Burhan juga berharap pada pusat untuk segera memberikan kepastian kuota BBM seperti yang disampaikan empat gubernur kepada DPR RI dan Kementerian ESDM.
"Yang bersubsidi atau tidak bersubsidi sama saja yang penting ada BBM, jangan lagi ada antri. Kasihan masyarakat, saya minta itu saja," tegasnya. (*)
