Pemkot Balikpapan ajukan dua lokasi untuk Sekolah Rakyat

Status lahannya harus clean and clear, tidak boleh bermasalah, itu syarat mutlak dari pusat

Balikpapan (ANTARA) - Pemerintah Kota Balikpapan mengajukan beberapa pilihan lokasi lahan untuk Sekolah Rakyat yang akan dibangun Kementerian Sosial. Dua titik yang diusulkan berada di wilayah Balikpapan Utara dan kawasan Manggar, Balikpapan Timur.

Kepala Dinas Sosial Balikpapan, Edy Gunawan, mengatakan bahwa penetapan lahan menjadi langkah awal sebelum pemerintah pusat memutuskan kelanjutan pembangunan.

“Status lahannya harus clean and clear, tidak boleh bermasalah, itu syarat mutlak dari pusat,” ujarnya, Rabu,(19/11).

Menurut Edy, luas lahan yang disyaratkan minimal lima hektare dan maksimal tujuh hektare. Selain legalitas, kesiapan infrastruktur dasar seperti akses listrik, air bersih, dan fasilitas operasional juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. “Itu semua disiapkan daerah, pusat hanya membangun fisiknya,” jelasnya.

Meski proses pengajuan sudah dilakukan, Dinsos Balikpapan belum menerima tanggapan resmi dari pemerintah pusat. Pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut sambil mempelajari kebutuhan operasional agar tidak menjadi beban daerah di kemudian hari.

Ia menambahkan, pengalaman dari daerah lain menunjukkan bahwa pendanaan operasional sering menjadi persoalan. Beberapa sekolah rakyat yang sudah berdiri belum memiliki kejelasan anggaran, apakah ditanggung pusat atau diserahkan ke dinas sosial daerah. “Itu yang masih jadi tarik ulur,” katanya.

Jika fasilitas tersebut nantinya diserahkan ke pemerintah daerah, maka seluruh kebutuhan teknis seperti keamanan, listrik, air, perawatan bangunan, hingga tenaga pendukung akan menjadi tanggung jawab Pemkot Balikpapan.

Kepala Dinas Sosial Kota Balikpapan Edy Gunawan (Antara Kaltim/HO-Dinsos Bpn)

Meski demikian, Edy menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen menyiapkan segala kemungkinan terbaik. Pemerintah daerah berharap seluruh mekanisme pendanaan dan operasional dapat diperjelas sejak awal agar tidak menimbulkan persoalan serupa.

Ia menjelaskan Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan nonformal yang digagas Kementerian Sosial untuk memberikan akses belajar bagi masyarakat rentan, terutama anak-anak dari keluarga miskin, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya.

"Fasilitas ini dirancang sebagai ruang pembelajaran inklusif dengan pendekatan sosial, keterampilan hidup, dan penguatan karakter, tanpa menggantikan fungsi sekolah formal. Tujuannya adalah mendorong partisipasi pendidikan yang lebih luas sekaligus memperkuat perlindungan sosial berbasis komunitas," kata Edy Gunawan. (Adv)