Jauhar Usulkan 841 Desa Dapat Bantuan Keuangan Provinsi

Camat Setia Bakti Ag Suhadi (baju putih) meninjau pembangunan jembatan melalui dana desa di Desa Sawang, Jumat (15/11/2019). ANTARA/HO

Kita ingin pembangunan desa speednya lebih kencang. Dengan begitu target meningkatkan status Indeks Desa Membangun (IDM) yang menjadi sasaran strategis kita dalam RPJMD 5 tahub mendatang bisa jauh melampaui target,

Samarinda (ANTARA) - Momentum pembahasan postur anggaran APBD Kaltim 2021 tidak disia-siakan Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekprov Kaltim, Moh Jauhar Efendi untuk memberi masukan agar turut memberi dukungan terhadap pembangunan desa di Kaltim.

Jauhar yang juga Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim mengusulkan agar pemprov memberikan bantuan keuangan bagi 841 desa se Kaltim pada APBD 2021.

"Kita ingin pembangunan desa speednya lebih kencang. Dengan begitu target meningkatkan status Indeks Desa Membangun (IDM) yang menjadi sasaran strategis kita dalam RPJMD 5 tahunan bisa jauh melampaui target," ujarnya saat menyampaikan laporan pelaksanaan Rapat TAPD Provinsi Kaltim, di Ruang Rapat lantai 5 Badan Penghubung, Jakarta, Sabtu (16/11) malam.

Menurutnya, ketika merujuk pada ketentuan pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal tersebut berkaitan dengan sumber pendapatan desa. Satu diantaranya adalah Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi.

Artinya secara UU pemprov diamanatkan mengalokasikan pemberian bantuan keuangan ke desa.

Rapat TAPD sendiri dilaksanakan sebagai Antisipasi Penyusunan APBD 2021. Rapatpun berlangsung cukup serius.

Berdasarkan undangan, rapat dimulai pukul 19.30 WIB dan berakhir pukul 22.00 WIB. Namun rapat baru usai pukul 23.00 WIB.

Rapat dipimpin Plt. Sekprov. Kaltim, M Sabani hadir dalam rapat tersebut, antara lain Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asisten Administrasi Umum, Kepala BPKAD, Kepala Bapenda, Plt. Inspektur Provinsi, Plt. Kepala Bappeda, Karo Administrasi Pembangunan, Karo Kesra serta para pejabat eselon III dan IV terkait.

Beberapa bahasan antara lain berkaitan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. PP ini yang mengakibatkan berubahnya struktur pendapatan daerah.

Selain itu, juga dibahas tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pemanfaatannya diamanatkan paling sedikit 10% termasuk yang dibagi-hasilkan kepada Kabupaten/Kota untuk belanja pembangunan dan pemeliharaan jalan serta peningakatan moda dan prasarana transportasi umum.

Begitu pula halnya dengan penerimaan pajak rokok. Paling sedikit 50% bagian provinsi dibelanjakan untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Dari 50% bagian Provinsi tersebut 75 persennya untuk mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).