Kubar, Kaltim (ANTARA) - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melalui tenaga ahlinya menyalurkan bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) untuk 190 desa di Kabupaten Kubar dengan nilai Rp15,23 miliar untuk periode Januari - September 2024.
"Total dana desa di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) tahun ini sebesar Rp158,56 miliar. Dari jumlah ini, untuk BLT - DD sebesar Rp39,62 miliar," ujar Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kabupaten Kubar Indah Waraswati di Kubar, Jumat.
Ia menjelaskan, kriteria keluarga penerima manfaat (KPM) yang berhak menerima BLT - DD tersebut yakni keluarga dengan kriteria miskin ekstrem desil satu, keluarga dengan kriteria miskin ekstrem desil dua sampai empat, keluarga yang kehilangan mata pencaharian.
Kemudian keluarga dengan anggota berpenyakit kronis atau akut atau difabel, keluarga yang tidak menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), dan rumah tangga tunggal dengan penghuni lanjut usia. Masing-masing KPM menerima BLT senilai Rp300 ribu per bulan selama 12 bulan per tahun, sampai mereka ter-entas dari kemiskinan.
Di Kubar terdapat 7.941 KPM yang menerima BLT - DD, tersebar pada 190 desa pada 15 kecamatan, dengan jumlah warga miskin berbeda antara desa yang satu dengan lainnya.
Ia merinci penyaluran DD yang sampai pertengahan September ini senilai Rp15,23 miliar tersebut, yakni pada Januari sebesar Rp2,38 miliar, pada Februari hingga Mei juga senilai Rp15,23 miliar dengan masing-masing bulan sebanyak 7.941 KPM.
Sedangkan pada Juni belum 100 persen salur atau tercatat ada 7.872 KPM dengan BLT yang disalurkan senilai Rp2,36 miliar, pada Juli ada 1.224 KPM yang telah menerima penyaluran dengan anggaran senilai Rp367,2 juta.
Kemudian, pada Agustus juga ada sebanyak 1.224 KPM yang telah menerima penyaluran BLT - DD dengan anggaran Rp367,2 juta, lantas pada September ini baru terdapat 754 KPM yang sudah menerima penyaluran anggaran senilai Rp226,2 juta.
"Tujuan pemberian BLT - DD antara lain untuk melindungi daya beli masyarakat prasejahtera akibat tekanan berbagai kenaikan harga kebutuhan pokok, kemudian sebagai upaya menanggulangi sekaligus mengurangi angka kemiskinan ekstrem," kata Indah.
