Legislator Usulkan Bentuk Pansel Calon Dirut PDAM Bontang

Bontang (ANTARA Kaltim) - Ketua Komisi II DPRD Kota Bontang, Kalimantan Timur, Ubayya Bengawan mengusulkan kepada pemerintah kota segera membentuk panitia seleksi untuk perekrutan calon direktur utama PDAM Tirta Taman Bontang agar seleksi berlangsung transparan dan menghasilkan direksi yang berkualitas.

"Kami berharap pemkot dapat membentuk tim seleksi yang beranggotakan kalangan akademisi, tokoh masyarakat dan pers agar proses perekrutan dirut PDAM benar-benar transparan dan calon yang dipilih sudah melalui seleksi yang ketat," kata Ubayya saat dihubungi di Bontang, Rabu.

Ia menuturkan, dari hasil konsultasi Komisi II DPRD Bontang dengan PDAM di Makassar beberapa waktu lalu, calon direktur utama PDAM harus siap untuk diaudit kekayaannya, kendati untuk sekarang hal itu belum bisa diterapkan.

"Dalam raperda tentang perubahan Perda Pendirian PDAM Tirta Taman Bontang, mengatur soal keterlibatan DPRD dalam perekrutan dirut, yakni pada tahapan 'fit and proper test'. Keterlibatan DPRD ini untuk mencegah agar tidak ada penetapan dirut hanya atas dasar suka atau tidak suka dari kepala daerah," kata politisi Partai Demokrat ini.

Ubayya berharap agar dalam perekrutan dirut PDAM mendatang sudah mengacu pada isi raperda yang saat ini masih dalam pembahasan.

Sebelumnya, Ubaya Bengawan juga mengusulkan digelarnya uji publik dalam perekrutan calon dirut PDAM.

"Melalui uji publik, kita memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan beri masukan, penilaian, sanggahan, atau keberatannya terhadap calon direktur utama," kata Ubayya.

Masukan dari masyarakat nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi panitia seleksi ataupun tim yang melaksanakan tes uji kelayakan dan kepatutan untuk mengambil keputusan.

"Kalau banyak masyarakat yang memberikan tanggapan buruk terhadap salah satu calon, masak mau direkomendasikan untuk menjadi dirut. Hal ini sekaligus mencegah adanya unsur kepentingan dalam penetapan dirut," terangnya.

Menurutnya, pelaksanaan tahapan uji publik itu bisa digelar dengan memasang foto dan nama calon, yang ditempatkan di area publik, sehingga masyarakat bisa menilai secara langsung. (Adv/*)