Wali Kota: Peran BPMPD Harus Sejahterakan Masyarakat

Bontang (ANTARA Kaltim) -  Wali Kota Bontang, Kaltim, Adi Dharma mengatakan peran dan tugas utama Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) adalah untuk menyejahterakan masyarakat, baik warga di kawasan desa maupun warga di kelurahan.

"Selain bertugas mengentaskan kemiskinan, BPMPD juga melakukan perannya dalam memberdayakan masyarakat. Ini merupakan tugas mulia yang harus dijalankan penuh tanggung jawab," ujarnya di Bontang, Senin.

Ia mengatakan, Kota Bontang mengalami perkembangan luar biasa dalam pembangunannya. Sehingga kini menjadi kota industri yang di antaranya didukung oleh tiga perusahaan besar, yakni PT Pupuk Kaltim (PKT), PT Badak NGL, dan PT Indominco.

"Bontang ini dulunya hanya merupakan sebuah desa yang kemudian menjadi kecamatan ketika masih masuk Kabupaten Kutai. Seiring dengan perkembangannya, kemudian menjadi kota administratif. Setelah sekian tahun mengalami perkembangan signifikan, kemudian ditetapkan menjadi daerah otonomi Kota Bontang," katanya.

Perkembangan Bontang yang luar biasa ini tentu tidak bisa lepas dari peran pemerintah dalam memberdayakan masyarakat, termasuk peran swasta yang turut membantu membuka lapangan kerja sehingga Bontang bisa terus berkembang dan menjadi kota industri.

Untuk lebih menguatkan julukannya sebagai kota industri, lanjut dia, saat ini Pemkot Bontang bersama PT Badak LNG dan Pertamina, sedang menyiapkan lahan seluas 500 hektare yang akan dibangun kilang minyak mirip dengan kilang minyak yang ada di Kota Balikpapan.

Itu Adi Dharma sampaikan dalam mengadakan ramah tamah Minggu malam, terkait Rapat Koordinasi BPMPD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bersama kabupaten/kota se-Kaltim, dan Pertemuan BPMPD Regional Kalimantan yang dipercayakan kepada Kota Bontang sebagai tuan rumah.

Sementara Kepala BPMPD Provinsi Kaltim Moh Jauhar Efendi, dalam kesempatan itu mengatakan mulai 2015 hingga tahun-tahun selanjutnya, BPMPD Kaltim bersama BPMPD kabupaten/kota se- Kaltim akan lebih memfokuskan pemberdayaan dan penguatan kapasitas masyarakat agar mampu mandiri dan terentas dari kemiskinan.

"BPMPD ke depan akan fokus terhadap pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitasnya, sehingga berbagai jenis pelatihan akan terus dilakukan, baik pelatihan yang dilakukan oleh kabupaten/kota, oleh provinsi, maupun pelatihan oleh Kementerian Dalam Negeri, termasuk pelatihan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi," kata Jauhar.(*)