Balikpapan (ANTARA Kaltim) - Ketua DPRD Kota Balikpapan, Abdulloh pesimistis proyek "coastal road" dengan mereklamasi pantai sepanjang tujuh kilometer lebih akan terealisasi dan mendapat izin dari Presiden.
"Sepanjang tidak ada lobi yang intensif, untuk proyek itu saya pesimistis bisa mendapatkan izin melalui Perpres," kata Abdulloh kepada wartawan di Balikpapan, Sabtu.
Abdulloh menjelaskan bahwa untuk mereklamasi pantai diperlukan izin presiden, yang sebelumnya juga memerlukan rekomendasi-rekomendasi dari sejumlah kementerian, seperti Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pekerjaan Umum.
"Di Bali saja, dalam hal reklamasi Teluk Benoa, rekomendasi Presiden SBY baru turun setelah empat tahun dengan lobi yang intensif," jelasnya.
Terbitnya izin itu pun masih mendapat protes dari masyarakat dan aktivis lingkungan, sehingga rekomendasi presiden dicabut kembali dan proyek Teluk Benoa kini terkatung-katung.
Proyek coastal road di Balikpapan belum memiliki izin dari Presiden dalam bentuk perpres. Bila diteruskan juga, Abdulloh khawatir terjadi seperti proyek reklamasi di Teluk Benoa, Bali, yang kini justru menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai proyek yang merugikan keuangan negara.
Oleh karena itu, Abdulloh mengingatkan sebaiknya proyek coastal road Balikpapan dikerjakan setelah ada perpres demi legalitasnya.
"Kita tidak ingin seperti Makassar atau Manado yang reklamasinya dipaksakan, akhirnya malah jadi temuan BPK," kata Abdulloh.
Soal reklamasi yang sudah berjalan dan dilakukan swasta, Abdulloh mengatakan bahwa proyek yang dilakukan swasta adalah individual, namun ketika sudah menjadi program pemerintah daerah, hal itu menjadi berbeda aturannya.
"Jadi, Pemkot Balikpapan buatlah tim lobi yang kuat, tidak usah terburu-buru, santai tapi pasti. Tim Lobi pun, karena namanya tim lobi, ya harus betul-betul melobi dan tidak sekadar memberitahu ke pusat bahwa Balikpapan ingin mereklamasi pantai dengan luasan sekian-sekian," katanya, mengingatkan. (*)
