Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ingin mewujudkan perempuan berdaya saing untuk bisa menjadi bagian penting dalam mendukung pencapaian program pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 dan visi Indonesia Emas 2045.
"Kaum hawa bisa berkontribusi mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan berperan aktif dalam berbagai aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi," kata Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur Noryani Sorayalita di Samarinda, Senin.
Ia menjelaskan peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan dengan berpartisipasi dalam politik, seperti menjadi presiden, gubernur, menteri, bupati, dan camat.
Selain itu, kaum perempuan juga bisa menjadi pendidik utama dan pertama bagi anak-anaknya, berperan sebagai pelestarian budaya, berperan sebagai inovator di bidang teknologi dan berperan dalam pembangunan desa, seperti penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
Menyadari pentingnya peran perempuan dalam pembangunan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, pihaknya terus mendorong pemberdayaan perempuan melalui berbagai lembaga kemasyarakatan. Upaya tersebut mencakup peningkatan ekonomi, pencegahan kekerasan dalam keluarga, serta penguatan peran perempuan di berbagai sektor.
“Di era yang semakin maju ini, kita perlu terus mendorong perempuan untuk memiliki kesempatan, partisipasi, dan akses terhadap sumber daya ekonomi,” ujar Soraya.
Menurutnya, ketika perempuan memiliki akses yang setara di berbagai bidang, mereka tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan nasional.
“Pemberdayaan perempuan bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga menciptakan ruang bagi perempuan untuk berkembang, berinovasi, dan mengambil peran aktif dalam masyarakat,” tambahnya.
Melalui organisasi perempuan di Kalimantan Timur, pemerintah berharap perempuan semakin besar berperan di berbagai bidang. Pemerintah berupaya membuka peluang dan menggerakkan perempuan untuk dapat memberdayakan dirinya, baik melalui dukungan pemerintah maupun mandiri.
Dengan kesiapan perempuan sebagai pelopor pembangunan, diharapkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat juga bisa semakin meningkat.