Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Kota Cilegon dalam beberapa tahun terakhir sukses menurunkan angka kemiskinan berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Banten persentase penduduk miskin di Kota Cilegon menurun dari 3,98 persen pada tahun 2023 menjadi 3,75 persen pada 2024.
“Persentase penduduk miskin di Kota Cilegon termasuk salah satu yang terendah di urutan kedua setelah Tangerang Selatan yang 2,30 persen pada 2024. Sementara, di Provinsi Banten persentase penduduk miskin sebesar 5.84 persen pada 2024,” kata Wali Kota Cilegon Helldy Agustian melalui keterangan tertulis, Senin (3/20).
Kemudian secara nasional, tingkat kemiskinan Indonesia pada 2023 berada di angka 9,57 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kota Cilegon memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional.
Menurutnya keberhasilan tersebut tidak lepas dari serangkaian kebijakan strategis, seperti penguatan program bantuan sosial hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Keberhasilan tersebut juga berkat dukungan Pemerintah Kota Cilegon terhadap UMKM melalui program pinjaman modal usaha dengan bunga 0 persen serta perizinan legalitas untuk mendukung bisnis UMKM.
Selain itu, Pemkot Cilegon juga menggratiskan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) hingga pengurusan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Hal tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat Cilegon memiliki kesempatan menciptakan usaha mandiri.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap warga Cilegon memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan menciptakan usaha mandiri. Dengan mendorong UMKM dan pelatihan kerja yang inovatif, kami yakin dapat menciptakan masyarakat yang lebih mandiri dan sejahtera,” kata Helldy Agustian.
Dia mengungkapkan selain menekan angka kemiskinan,Pemkot Cilegon juga berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program pendidikan dan kesehatan. Program beasiswa pendidikan telah menjangkau ribuan anak dari keluarga kurang mampu hingga layanan kesehatan berbasis komunitas semakin diperluas.
“Tidak hanya itu, Pemkot Cilegon juga mampu mengurangi angka pengangguran, Disnaker Kota Cilegon terus membuka akses pekerjaan di industri dalam negeri dan luar negeri. Akses dalam negeri yakni dengan melakukan pemagangan para siswa dan masyarakat di industri yang ada,” katanya.
Helldy Agustian menegaskan peran aktif masyarakat dan kontribusi sektor swasta telah menjadi faktor kunci keberhasilan program pembangunan di Kota Cilegon. Salah satu contoh nyata adalah kolaborasi dengan perusahaan lokal dalam menciptakan lapangan kerja baru dan menggelar berbagai program pelatihan keterampilan yang berdampak positif bagi masyarakat.
Sementara itu menurut pengajar pada Departemen Ilmu Administrasi Fiskal Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Dr. Adiwarman, S.Sos., S.H., M.H menyebutkan tata kelola (governance) yang baik menempatkan pemerintah sebagai pusat penggerak, berkolaborasi erat dengan masyarakat dan sektor swasta untuk menciptakan hasil optimal yang menguntungkan semua pihak.
“Terjaminnya ekonomi, fisik, dan psikologis adalah isu penting yang harus diprioritaskan, dan pemerintah harus menggandeng berbagai pemangku kepentingan untuk menjawab tantangan ini,” katanya.
Lanjutnya, dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di masyarakat Cilegon, pemerintah telah membangun kemitraan strategis dengan pihak swasta dan komunitas lokal. Inisiatif tersebut membuahkan hasil nyata, didukung oleh pengakuan dari Bank Dunia terhadap keberhasilan Indonesia dalam menurunkan tingkat kemiskinan melalui kolaborasi lintas sektor.
“Kolaborasi yang dilakukan Pemerintah Kota Cilegon bersama masyarakat dan sektor swasta menjadi contoh nyata tata kelola kolaboratif yang efektif. Dengan tetap menjadikan negara sebagai pusat, pemerintah mampu merangkul semua pihak untuk merealisasikan program pengentasan kemiskinan,” ujar Adiwarman.