Balikpapan (ANTARA) - Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Balikpapan Alwiati menyebutkan pihaknya akan memberikan pengawasan penuh pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Balikpapan.
"Kami turut terlibat pada program tersebut, dan tugas kami adalah memastikan bahwa penyedia jasa makanan telah memiliki izin yang sah dan memenuhi syarat," kata Alwiati di Balikpapan, Kamis (9/1).
Dia mengemukakan penyedia jasa makanan tersebut harus memiliki tenaga ahli, seperti ahli gizi dan tenaga kesehatan lingkungan.
"Kami juga turut melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap tempat produksi makanan yang akan disajikan pada program MBG," tuturnya.
Alwiati mengungkapkan, untuk suksesnya program MBG tersebut pihaknya juga harus memastikan tenaga pencicip makanan yaitu orang yang secara langsung berhubungan dengan makanan dan peralatan mulai dari tahapan persiapan, pembersihan, pengolahan, pengangkutan, sampai penyajian makanan telah memenuhi persyaratan.
Selain itu, yang menjadi perhatian Dinkes ujar Alwi yakni proses pengolahan limbah, cara produksi, dan pemilihan bahan bakunya.
"Semua ini harus dijamin, karena meskipun harga per porsi hanya Rp8.000 hingga Rp10.000 kualitas makanan tetap harus terjaga,” ucapnya..
Menurut Alwiati, menu yang disusun harus sesuai dengan standar gizi yang ketat, mencakup kebutuhan protein, karbohidrat, kalori, serta sayur dan buah.
"Dinkes bertanggung jawab dari pemenuhan gizi, kalori yang akan disajikan," tegasnya.
Lanjutnya, tidak hanya sampai tahap produksi, Alwiati menuturkan bahwa pihaknya membentuk tim yang turun langsung untuk melihat dan mengawasi saat pelaksanaan MBG.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan Irfan Taufik menambahkan meskipun program MBG menyangkut dunia pendidikan, namun pihaknya tidak mengeluarkan anggaran.
"Di program MBG kami bertanggung jawab dalam menyiapkan data, fasilitas, dan harapannya semua sekolah negeri di Balikpapan turut menerima manfaat," harapnya.
Irfan menjelaskan selain melibatkan Dinkes Balikpapan, program MBG juga turut melibatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
"DLH akan menangani sisa makanan setelah makan," ungkapnya.
Irfan berharap semua pihak terkait dapat segera merampungkan persiapan, dengan harapan pelaksanaan program dapat dimulai dalam waktu dekat.
