Samarinda (ANTARA) - Rapat Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Posyandu oleh lintas sektor di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sepakat untuk menurunkan prevalensi stunting melalui pembinaan kepada kader posyandu yang tersebar di desa dan kelurahan.
"Pemprov Kaltim pada 2024 memiliki target menurunkan prevalensi stunting menjadi 12,83 persen, atau paling tidak turun menjadi 14 persen," kata Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim Roslindawaty di Samarinda, Selasa.
Karena itu, katanya, diperlukan sinergi yang kuat dari semua pihak untuk mencapai target tersebut, sehingga Rapat Pokjanal Posyandu yang dihadiri lintas organisasi pemerintah dan non-pemerintah ini menjadi salah satu wadah efektif untuk menurunkan angka stunting.
Berdasarkan data, angka prevalensi stunting di Provinsi Kaltim pada 2021 sebanyak 22,8 persen, kemudian pada 2022 naik menjadi 23,9 persen, sedangkan untuk tahun 2023 belum dirilis perkembangannya, namun semua berharap angka stunting bisa turun.
Terlepas dari data yang belum rilis, katanya, namun dalam pertemuan yang dihadiri oleh lintas sektor ini sepakat melakukan pembinaan terhadap kader pos pelayanan terpadu (Posyandu) untuk melakukan penanganan agar prevalensi stunting bisa turun menjadi 12,83 persen di akhir tahun 2024 ini.
Berbagai hal yang disampaikan dalam penanganan stunting, yang telah dan akan terus dijalankan dalam penanganan stunting, di antaranya dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kaltim membuat olahan makanan bergizi untuk ibu hamil dan menyusui, termasuk makanan dengan protein tinggi bagi anak stunting.
Kemudian dari Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kaltim mengalokasikan anggaran sebesar Rp580 juta untuk penanganan stunting bagi keluarga yang tersebar di kabupaten/kota.
"Sedangkan terkait anggaran untuk insentif kader posyandu di masing-masing kabupaten yang berbeda, maka akan didukung melalui Dana Desa," kata Roslindawaty.
Hadir dalam pertemuan yang diinisiasi oleh DPMPD Kaltim ini antara lain perwakilan dari PKK Kaltim, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemenag, dan BKKBN Perwakilan Kaltim.
