"Sepanjang Tahun 2023 sebanyak 40 TPS yang dibongkar," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan Sudirman Djayaleksmana, di Balikpapan, Rabu (24/1).
Ia menyebutkan pembongkaran tersebut dilakukan berdasarkan hasil evaluasi mengingat letak strategis Kota Balikpapan yang menjadi pintu gerbang dari IKN kerap menjadi tempat singgah para pejabat negara.
Kemudian, sebagai pengganti dari TPS yang telah di bongkar, DLH menyediakan sejumlah kontainer yang di letakkan di sejumlah pemukiman warga.
"Tapi ada beberapa pemukiman antara warga dan pihak kelurahan masih belum sinkron," katanya..
Sudirman mengatakan meski TPS telah dibongkar, tetapi masih ada saja warga yang membuang sampah rumah tangga di pinggir jalan, pasca dilakukannya pembongkaran TPS di sepanjang jalan protokol.
"Mungkin disebabkan banyak warga pendatang yang belum mengetahui peraturan di Balikpapan dalam membuang sampah," tuturnya.
Selain itu, juga masih banyak warga yang membuang sampah pada jam-jam yang seharusnya dilarang untuk membuang sampah.
Dikemukakannya agar sampah tidak menumpuk, maka dilakukan langkah antisipasi dengan menambah waktu pengangkutan sampah menjadi tiga shift.
DLH juga terus menjalin sinergitas dengan pihak kecamatan maupun kelurahan untuk membantu mensosialisasikan kepada masyarakat terkait membuang sampah pada jam-jam yang telah ditentukan.
"Tugas DLH Balikpapan hanya mengangkut sampah dari TPS menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sedangkan untuk memfasilitasi dan menempatkan TPS adalah tugas dari Kelurahan dan warga setempat," katanya.
Sementara itu, Lurah Klandasan Ulu R.Novi Invani yang memiliki kawasan paling strategis mengatakan pihaknya sering melakukan sosialisasi ke warga agar taat aturan dalam membuang sampah.
"Di Klandasan Ulu ini tempat melintasnya para pejabat, bahkan hingga Presiden yang sering menginap di hotel yang terlak di kelurahan ini," ujarnya.
Tak hanya itu, mengingat kawasan Klandasan Ulu sebagai jalan protokol maka sejumlah TPS juga telah ditiadakan.
Menurutnya seperti di depan Masjid At Taqwa, di depan kantor PMI, di depan Hotel Novotel yang sering menjadi tempat singgah menteri maupun Presiden dan sejumlah TPS lainnya yang tidak sepantasnya karena mengganggu estetika kota.
Diakuinya, untuk melakukan penutupan TPS, tidak semudah membalikkan telapak tangan, mengingat TPS juga dibutuhkan masyarakat untuk membuang sampah.
"Namun dari kelurahan tak habis akal, kendati TPS ditutup tetapi ada solusi, bahkan dari penutupan TPS tersebut terbuka sejumlah lapangan kerja.
Lapangan kerja itu mengumpulkan sampah dari rumah tangga hingga rumah makan dan tempat usaha lainnya, termasuk mengumpulkan sampah dari daerah pesisir agar warga tidak membuang sampah ke laut.
Menurutnya solusi tersebut membuka lapangan pekerjaan bagi warga yang memang butuh pekerjaan. Warga mengumpulkan sampah mendapat gajih dari Corporate Social Responsibility (CSR) Kelurahan Klandasan Ulu.
"Kami juga turut memfasilitasi warga dengan menyediakan gerobak (sampah), dari anggaran sendiri supaya dapat berjalan program pemerintah dan lebih cepat," kata Novi.
"Tugas DLH Balikpapan hanya mengangkut sampah dari TPS menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sedangkan untuk memfasilitasi dan menempatkan TPS adalah tugas dari Kelurahan dan warga setempat," katanya.
Sementara itu, Lurah Klandasan Ulu R.Novi Invani yang memiliki kawasan paling strategis mengatakan pihaknya sering melakukan sosialisasi ke warga agar taat aturan dalam membuang sampah.
"Di Klandasan Ulu ini tempat melintasnya para pejabat, bahkan hingga Presiden yang sering menginap di hotel yang terlak di kelurahan ini," ujarnya.
Tak hanya itu, mengingat kawasan Klandasan Ulu sebagai jalan protokol maka sejumlah TPS juga telah ditiadakan.
Menurutnya seperti di depan Masjid At Taqwa, di depan kantor PMI, di depan Hotel Novotel yang sering menjadi tempat singgah menteri maupun Presiden dan sejumlah TPS lainnya yang tidak sepantasnya karena mengganggu estetika kota.
Diakuinya, untuk melakukan penutupan TPS, tidak semudah membalikkan telapak tangan, mengingat TPS juga dibutuhkan masyarakat untuk membuang sampah.
"Namun dari kelurahan tak habis akal, kendati TPS ditutup tetapi ada solusi, bahkan dari penutupan TPS tersebut terbuka sejumlah lapangan kerja.
Lapangan kerja itu mengumpulkan sampah dari rumah tangga hingga rumah makan dan tempat usaha lainnya, termasuk mengumpulkan sampah dari daerah pesisir agar warga tidak membuang sampah ke laut.
Menurutnya solusi tersebut membuka lapangan pekerjaan bagi warga yang memang butuh pekerjaan. Warga mengumpulkan sampah mendapat gajih dari Corporate Social Responsibility (CSR) Kelurahan Klandasan Ulu.
"Kami juga turut memfasilitasi warga dengan menyediakan gerobak (sampah), dari anggaran sendiri supaya dapat berjalan program pemerintah dan lebih cepat," kata Novi.
