Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Timur untuk belajar kepada Pemprov setempat yang telah sukses melaksanakan program penurunan emisi karbon hingga mendapatkan kompensasi dari Bank Dunia.
"Awalnya saya baca berita di media-media nasional bahwa Kaltim dapat ratusan miliar rupiah dari carbon trading (perdagangan karbon). Saya berpikir harusnya Sumbar juga bisa ikut berkontribusi dalam mensuplai oksigen Indonesia dan dunia. Saya langsung koordinasi dengan Kadis Kehutanan, kita belajar aja ke Kalimantan Timur,” ucap Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy di Samarinda, Selasa.
Rombongan Pemprov Sumbar tersebut diterima langsung oleh Penjabat Gubernur Kalimantan Timur Dr Akmal Malik beserta jajaran Pemprov Kaltim, di ruang Tepian I lantai 2 Kantor Gubernur Kaltim.
Wagub Sumbar Audy mengungkapkan, dengan kondisi Sumbar yang luas wilayahnya hanya sepertiga dari Kaltim. Kondisi geografis 55 persen adalah hutan. Dan 85 persen nagari atau desa di Ranah Minang berada di kawasan hutan.
“Jadi kami ingin belajar bagaimana cara dapat duit dari carbon trading ini, mengingat lebih dari setengah daratan wilayah Sumbar adalah hutan. Kami ingin mempelajari bagaimana menyiapkan programnya, mulai dari penyiapan dokumen hingga implementasinya. Kita bisa copy jika berkenan kawan-kawan berbagi ilmu dengan kami, sehingga kami bisa mempersiapkan mulai dari hulunya,” kata Audy.
Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik mengungkapkan keberhasilan Kaltim dalam penurunan emisi karbon hingga mendapatkan kompensasi dari Bank Dunia tidak terlepas dari komitmen kuat pemimpin Kaltim yang dimulai dari Gubernur Awang Faroek Ishak dan dilanjutkan oleh Gubernur Isran Noor.
"Ini adalah perjuangan gubernur sebelumnya Pak Awang Faroek yang kemudian dilanjutkan Pak Isran Noor. Tapi ini adalah proses panjang. Tidak bisa instan. Prosesnya agak lama dan membutuhkan konsistensi. Dan ini kembali ke persoalan komitmen dari pemimpin daerah yang didukung multi pihak untuk melakukan persoalan pelestarian lingkungan," ungkap Akmal Malik.
Hasil perjuangan tersebut, lanjut Akmal, Kalimantan Timur adalah provinsi pertama di Indonesia bahkan di lingkup Asia Pasifik yang dinilai berhasil melaksanakan program kemitraan Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF CF) sebagai upaya mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, pengelolaan hutan berkelanjutan dan peningkatan stok karbon hutan di negara berkembang dengan skema pembayaran berbasis kinerja
"Keberhasilan Kalimantan Timur hingga mendapatkan pembayaran dimuka sebesar 20,9 juta USD pada bulan Desember tahun 2022 merupakan hasil dari proses yang panjang," katanya.
Ia mengatakan, program penurunan emisi pasca FCPF akan terus dilanjutkan untuk mendukung percepatan penerapan green economy dan transformasi ekonomi di Kalimantan Timur. ***3***
