Jakarta (ANTARA) -
"Bappenas juga sedah menyebutkan bahwa energi transmisi kita sudah dipertimbangan mengadopsi energi hijau terbarukan termasuk di IKN sebesar 20 persen pada 2038," kata Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Konversi dan konservasi BRIN Eniya Listiani dalam webinar "Clean Energy Dalam Mendukung Program Rendah karbon" di Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan bahwa penggunaan hidrogen hijau di IKN merupakan salah satu upaya mencapai target nol emisi karbon (net zero emission/NZE) pada 2060 seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo.
"Ibaratnya gasnya kalau sekarang pakai natural gas itu semua diganti ke hidrogen, semua yang dibakar semua yang dipake untuk gas juga diganti hidrogen," ujarnya.
Baca juga: BRIN: Penamaan wilayah IKN perlu utamakan bahasa daerah
Eniya menilai hidrogen hijau sangat penting diimplementasikan karena mampu menekan emisi karbon dari sektor industri.
Dalam kesempatan itu, ia mencontohkan salah satu proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kecamatan Peso, Kalimantan Utara (PT Kayan) yang menggunakan energi hidro untuk menyuplai pasokan listrik ke ibu kota negara (IKN).
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) juga telah melakukan kajian terkait peta jalan strategi nasional terkait pemanfaatan hidrogren untuk jangka panjang hingga tahun 2060.
Peta jalan itu berisi penjelasan tentang arah hidrogen yang terbagi menjadi beberapa segmen yaktu segmen pilot project, pengembangan introduksi ke pasar dan penetrasi pasar, serta efek kepada nilai tambah ekonomi.
Baca juga: Kementerian PUPR sediakan pengelolaan sampah terpadu di IKN Nusantara