Samarinda (ANTARA) -
FGD tersebut digelar di Universitas Malawarnan (Unmul) Samarinda, Kalimantan Timur, pada Rabu (20/3) kemarin yang dihadiri berbagai pihak terkait, diantaranya Kepala Seksi Operasi Kasrem 091/Aji Surya Natakesuma (ASN) Kolonel Inf Dadi Sutandi.
Dalam FGD tersebut, Gerald Theodorus yang juga Koordinator Pelaksana Fungsi Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan BRIN mengatakan, Unmul dipilih tempat FGD karena satu-satunya universitas yang terlibat dalam validasi dan pengumpulan data penelitian.
"Hasil naskah kebijakan untuk pihak yang berkepentingan terkait pertahanan dan keamanan, sudah dilakukan MoU antara Kemhan dengan BRIN, dan TNI dengan BRIN, yakni usulan judul Smart Defense dari Panglima TNI," kata Theo
Sedangkan untuk mewujudkan sistem pertahanan dan keamanan di IKN yang cerdas dan tangguh, dalam hal ini terkait pemindahan IKN sebenarnya sudah ada sejak zaman Presiden RI yang pertama Soekarno, yakni saat itu rencana pindah ke Palangka Raya, Kalimantan Tengah.
Ia melanjutkan, IKN sebagai proyek pembangunan ibu kota baru Indonesia memiliki implikasi besar terhadap keamanan nasional, karena IKN dirancang sebagai kota cerdas, maka perlu dipikirkan mengenai smart defense yang cocok dan dapat diaplikasikan.
"Sistem pertahanan negara di IKN harus menyesuaikan dengan ancaman militer yang ada di kawasan Indo Pasifik. Kajian smart defense Indonesia akan menyempurnakan kebijakan smart defense yang sudah ada saat ini," katanya.
Menurutnya, smart defense merupakan sistem pertahanan negara yang menyinergikan pertahanan militer dan nirmiliter, yakni konsep yang mengedepankan diplomasi dan memadukan perkembangan teknologi, melalui pemanfaatan industri pertahanan nasional.
"Hal ini tentu saja sejalan dengan konsep kota cerdas IKN yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi secara efisien, inovatif, inklusif, dan berketahanan," kata Theo.
