DPRD Bandung Barat Kaji Sektor Kesehatan Samarinda

Samarinda (ANTARA Kaltim) - Sebanyak 15 anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, berkunjung ke Kota Samarinda, Kalimantan Timur, untuk mengkaji pembenahan sektor kesehatan yang dilaksanakan pemerintah setempat.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat Didik Agus selaku juru bicara, Selasa mengakui, daerahnya merupakan kabupaten pemekaran baru dengan jumlah penduduk yang relatif banyak yaitu sekitar 1,7 juta jiwa.

"Jadi wajar jika sektor kesehatan serta masalah perempuan dan anak menjadi sebuah persoalan bagi daerah kami sebab masih relatif baru," ungkap Didik Agus di Samarinda, Selasa.

Selain masalah kesehatan, tujuan kunjungan anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat ke Kota Samarinda itu kata Didik Agus, juga untuk mempelajari masalah pemberdayaan perempuan.

Permasalahan yang paling pokok dihadapi di Kabupaten Bandung Barat menurut Didik Agus adalah pada bidang kesehatan khususnya mengenai ketersedian Sumber Daya Manusia (SDM).

"Untuk itu, tujuan kami kesini (Samarinda) ingin mencari tau apakah di Samarinda memiliki pola khusus dalam penyediaan tenaga kesehatan ini," kata DidikAgus.

Terkait masalah di bidang perempuan sendiri, Didik Agus mempertanyakan bagaimana sistem instansi setempat dalam menjalankan program kerjanya.

"Karena yang terjadi di daerah kami banyak yang menjadi TKW sehingga tak jarang bila terjadi masalah di tempat mereka bekerja menjadi persoalan pula bagi kami dalam hal penyediaan anggaran untuk pemulangannya," ujar Didik Agus.

Sementara, Asisten III Bidang Sosial Kemasyarakatan Pemkot Samarinda Ridwan Tassa yang menerima rombangan DPRD Kabupaten Bandung Barat mengakui, pemerintah setempat menyiapkan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Kota Samarinda tidak jauh berbeda dengan daerah lain di Indonesia, dimana juga kerap mendapat keluhan terkait ketersedian tenaga kesehatan, khususnya tenaga dokter spesialis," ungkap Ridwan Tassa.

Namun Ridwan Tassa mengakui, keluhan itu bukan menjadi kendala bagi Pemerintah Kota Samarinda sebab akan terus mengupayakan pemenuhan tenaga kesehatan tersebut.

Terkait Pemberdayaan wanita dan perlindungan anak, Ridwan Tassa mengakui di Kota Samarinda masalah tersebut justru banyak yang menjurus kepada kasus pelecehan terhadap anak dibawah umur.

"Berdasarkan data sepanjang 2013 saja, terdapat 110 kasus pelecehan," ungkap Ridwan Tassa.

Sebagai salah satu langkah penanggulangannya, Pemerintah Kota Samarinda lanjut dia telah telah membentuk pusat layanan terpadu perempuan dan anak yang diperkuat melalui Perwali nomor 4 tahun 2011.

"Dalam kegiatanya, lembaga ini menggandeng banyak pihak diantaranya organisasi profesi seperti psikolog, pakar hukum hingga kepolisian," kata Ridwan Tassa.(*)