Jakarta (ANTARA) - Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebut bakal calon presiden Anies Baswedan tidak menyampaikan secara langsung keputusannya menyetujui kerja sama NasDem dan PKB berikut penetapan Muhaimin Iskandar sebagai pendampingnya ke Demokrat.
Padahal, Demokrat merupakan bagian dari Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan bersama NasDem dan PKS.
“Tidak ada (informasi langsung dari Anies, red.). Kami hanya dapat konfirmasi, tadi kami telepon karena kami inisiatif minta ketemu. Tim 8 dari kami ingin dapat konfirmasi langsung apa benar,” kata Herzaky saat dihubungi di Jakarta, Kamis malam (31/9).
Namun permintaan konfirmasi langsung dari Anies tidak diperoleh Demokrat. Gantinya, utusan Anies yang tergabung dalam Tim 8, Sudirman Said, membenarkan kabar kerja sama politik NasDem dan PKB berikut penetapan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden Anies.
Selepas Demokrat mendapatkan informasi itu, Sekretaris Jenderal Demokrat Teuku Riefky Harsya yang merupakan perwakilan Demokrat di Tim 8 mengeluarkan pernyataan sikap.
Dalam pernyataan sikapnya, Teuku Riefky menilai Demokrat dipaksa untuk menerima keputusan sepihak Anies dan NasDem.
Demokrat, melalui sekjennya itu, juga menilai NasDem dan Anies berbuat langkah yang tidak terduga dan sulit dipercaya.
“Tiba-tiba terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan. Pada Selasa malam, 29 Agustus 2023, di Nasdem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS.
Malam itu juga, Capres Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu. Sehari kemudian, 30 Agustus 2023, Capres Anies dalam urusan yang sangat penting ini, tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya,” kata Teuku Riefky.
Terkait langkah NasDem dan Anies itu, Herzaky menilai sepatutnya Koalisi Perubahan itu terdiri atas tiga pihak. Dengan demikian, keputusan yang menyangkut koalisi juga melibatkan seluruh anggota.
“PKB-NasDem membentuk koalisi sendiri. (Anies) ya sudah dengan Cak Imin (Muhaimin Iskandar). Berarti komitmen dengan Koalisi Perubahan sudah tidak ada. Dia pergi kok. Dia left,” kata Herzaky, yang juga Kepala Badan Komunikasi Strategis Demokrat.
Dengan demikian, Herzaky menyampaikan Demokrat menggelar rapat majelis tinggi di Cikeas, Jawa Barat, pada Jumat, untuk membahas sikap partai di koalisi berikut dukungan mereka terhadap Anies. Rapat itu digelar karena kewenangan menentukan koalisi dan calon presiden, calon wakil presiden diputuskan oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat.
Sejauh ini, Anies belum memberikan komentarnya terkait kerja sama politik NasDem dan PKB, begitu juga dengan pengumuman Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden yang mendampingi dirinya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
PKB juga belum mengumumkan kerja sama itu atau pun penetapan ketua umum mereka sebagai bakal calon wakil presiden Anies. Pasalnya, PKB saat ini tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju yang mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden.
Walaupun demikian, Ketua Umum NasDem Surya Paloh buka suara terkait kerja sama politik partainya dengan PKB. Dia di hadapan para wartawan di NasDem Tower menyampaikan penetapan Anies-Muhaimin belum resmi.
“Kemungkinan ke arah itu bisa saja terjadi tapi saya pikir belum terformalkan sedemikian rupa , jadi kita tunggu perkembangan 1–2 hari ini,” kata Surya Paloh di NasDem Tower, Jakarta, Kamis malam.
Surya Paloh juga memastikan Koalisi Perubahan setidaknya per Kamis masih ada, dan dia berharap Demokrat tetap bergabung dalam Koalisi mendukung Anies Baswedan maju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
