Samarinda (ANTARA) - Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Timur, Sufian Agus mengatakan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Kaltim bergantung pada kinerja beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi vertikal.
"Salah satu contohnya terkait keterbukaan informasi publik dari Diskominfo dan BPKAD. Anggaran kalau tidak terbuka dianggap jelek nilainya dan Kominfo harus mempublikasikan semua kegiatan OPD," kata Sufian di Samarinda, Jumat (8/7/2022).
Hal tersebut disampaikan Sufian pada Rapat Tim Pokja IDI Provinsi Kaltim Tahun 2022 yang dilaksanakan secara hybrid, daring melalui zoom meeting dan luring di Hotel Aston Samarinda.
Sufian menjelaskan, salah satu indikator penyebab turunnya peringkat IDI Kaltim yang sebelumnya peringkat tiga pada tahun 2020 kemudian menjadi peringkat lima pada tahun 2021 disebabkan oleh beberapa faktor.
Faktor-faktor tersebut katanya antara lain kurangnya inisiatif DPRD Kaltim dalam membuat Peraturan Daerah (Perda).Kemudian keterlibatan kaum perempuan di DPRD juga terbilang masih kurang, hanya sebelas orang dari minimal 30 persen, yaitu seharusnya sekitar 20 legislator perempuan dari 55 orang yang duduk di DPRD Kaltim.
“Termasuk keterbukaan publik dari OPD dan penanganan dari teman-teman aparat terkait masalah demo di Kaltim," jelasnya.
Dia berharap semoga di tahun 2022 penilaian IDI Kaltim bisa meningkat.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, Yusniar Juliana menjelaskan bahwa ada revisi pengukuran terkait Indeks Demokrasi Indonesia (IDI )antara metode lama dengan metode baru.
"Metode lama lebih kental nuansa politik karena hanya fokus mengukur demokrasi politik sementara metode baru demokrasi lebih luas, melibatkan politik ekonomi," ungkapnya.
Ia menyebutkan, capaian IDI Kaltim pada tahun 2021 yakni sebesar 81,02 yang termasuk kategori high performing democracy secara keseluruhan. Hal itu sebenarnya sudah baik namun ada dua aspek yang dinilai masih rendah.
"Aspek kebebasan sudah termasuk tinggi 89 tapi dua aspek lainnya yaitu aspek kesetaraan 76,67 dan aspek kapasitas 77,90. Ada ketimpangan di beberapa indikator," tuturnya.
Sementara Akademisi Universitas Mulawarman, Prof Sutaji secara daring menambahkan, IDI menjadi penting untuk kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Demokrasi bisa menjadi wajah buruk kalau kita tidak paham. Ada kecenderungan demokrasi diputarbalikkan kekuatan yang ingin merebut kekuasaan. Rakyat harus cerdas berdemokrasi. Demokrasi itu koordinasi serta kolaborasi," ujar Sutaji.(Adv/Diskominfo Kaltim)
