Samarinda (ANTARA) - Wali Kota Samarinda Andi Harun melakukan Penandatanganan Nota Kesepakatan atau Memorandum Of Understanding (MoU) dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Litbang SDM) Kementerian Kominfo RI.
"Salah satu fokus pembangunan nasional ialah meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM, termasuk SDM di bidang teknologi komunikasi dan informatika di Samarinda," kata Plh Sekda Samarinda Ali Fitri Noor di Samarinda, Kamis.
Menurutnya, dalam rangka mewujudkan warga kota yang religius, unggul dan berbudaya tidak bisa hanya dengan program Pemkot Samarinda yang memiliki anggaran terbatas. Maka peningkatan SDM sangat diperlukan guna merespon kemajuan teknologi.
"Sektor komunikasi informatika sangat potensial, apalagi akselerasi percepatan pembangunan dalam menyongsong Ibu Kota Negara (IKN) yang akan pindah ke Kaltim," katanya.
Ia mengatakan, Samarinda harus mempersiapkan diri sebagai salah satu kota penyangga IKN. Salah satunya dengan mempersiapkan SDM untuk teknologi dan informasi , yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik.
Menurutnya Pemkot Samarinda harus memiliki kepemimpinan digital yang mempunyai talenta dan literasi digital serta kapasitas SDM yang unggul dan berdaya saing.
"MoU yang kita lakukan ini merupakan jawaban untuk peningkatan SDM di Samarinda," tuturnya.
Sementara Kepala Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo RI, Hary Budiarto menyebutkan akselerasi transformasi digital dapat didorong melalui empat sektor utama, yaitu infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital dan masyarakat digital.
"Kita telah membangun sekitar 800 unit Base Trasceiver Station (BTS) di seluruh desa-desa dan tahun depan akan meluncurkan satelit untuk membackup," ungkapnya.
Ia mengaku pihaknya juga akan mendirikan pusat data nasional dimana semua telah disediakan oleh pemerintah dengan storage penyimpanan yang besar.
Lanjut Hary, SDM menjadi salah satu kunci penting keberhasilan pemerataan pembangunan. Sehingga pengembangan SDM digital penting agar masyarakat mempunyai kemampuan kompetensi digital.
"Tidak semua harus didatangkan dari Jawa. Kebutuhan di tingkat menengah ke bawah harus dilakukan kota-kota digital maka kita mengembangkan SDM itu," paparnya. (Adv)
