Pemerintah percepat vaksinasi hingga telemedisin hadapi Omicron

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melakukan sejumlah upaya mulai dari mempercepat vaksinasi hingga penggunaan telemedisin yang masif untuk menghadapi lonjakan kasus COVID-19 akibat varian Omicron.


"Pemerintah mendorong percepatan vaksinasi, terutama dosis 2 untuk para lansia, dan kelompok rentan yang lain, juga menyediakan vaksin booster yang cukup untuk seluruh masyarakat Indonesia," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers evaluasi PPKM yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin.

Luhut menuturkan pemerintah juga terus meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit, termasuk tenaga kesehatan, obat-obatan dan menaikkan jumlah tempat tidur yang di konversi untuk COVID-19.

"Jumlah tempat tidur ini sudah kita siapkan sama dengan delta kemarin," katanya.

Koordinator PPKM Jawa Bali itu mengatakan pemerintah juga mengaktifkan fasilitas-fasilitas isolasi terpusat untuk merawat pasien orang tanpa gejala (OTG)  dan gejala ringan, sehingga tidak membebani rumah sakit.

Pemerintah pun mendorong penyediaan fasilitas penginapan khusus untuk para tenaga kesehatan (nakes) sehingga mereka tidak tertular omicron ketika mereka berada di rumah. Jika para nakes ini terkena omicron, dapat menurunkan pelayanan fasilitas rumah sakit.

"Jadi nakes ini menginap dekat rumah sakit sehingga mereka bisa kita proteksi juga kesehatannya dan juga mereka jangan sampai tertular," katanya.

Selanjutnya, sebagaimana arahan Presiden, hanya gejala yang sedang, berat dan kritis yang masuk ke dalam rumah sakit dan sisanya melakukan isolasi terpusat.

Terakhir, pemerintah akan mendorong secara masif penggunaan telemedisin (telemedicine) untuk masyarakat yang memiliki gejala ringan.

Luhut pun mengimbau masyarakat tidak panik menghadapi lonjakan kasus omicron. Ia memastikan pemerintah telah mengambil langkah-langkah persiapan untuk menghadapi gelombang omicron ini.

"Masyarakat tetap saja beraktivitas seperti biasa, saya ulangi, seperti biasa sesuai dengan aturan prokes dan ketentuan PPKM. Kalau kita patuh pada itu semua, tidak ada yang perlu dikhawatirkan," katanya.