Reses Muhammad Adam: Masyarakat Balikpapan Minta Air Bersih

Samarinda (ANTARA Kaltim) - Aspirasi soal air bersih mendominasi reses anggota DPRD Kaltim asal Dapil II, Muhammad Adam Sinte, 23-28 Maret 2013 lalu.

Masyarakat Balikpapan mengharapkan pemasangan instalasi air PDAM bisa dipermudah, sehingga pelayanannya dapat menjangkau mayoritas warga Kota Minyak tersebut.

"Soal air bersih ini paling banyak dikeluhkan masyarakat Kota Balikpapan, makanya saya bersama-sama dengan kawan-kawan dari Dapil II akan memperjuangkannya agar persoalan klasik  tersebut dapat dipecahkan," kata Muhammad Adam Sinte, Rabu (10/4) kemarin, menjelaskan hasil resesnya di daerah pemilihan Balikpapan, PPU dan Paser.

Menurut politisi Partai Hanura kelahiran kelahiran Enrekang, 24 Maret 1963 ini pada reses di Gunung Meriam Balikpapan Barat, masyarakat berharap ada solusi soal air bersih karena sampai sekarang belum pernah menikmati layanan air PDAM Balikpapan.

Dia membantu sumur bor bagi masyarakat yang tinggal di dataran tinggi tersebut. Pemasangan instalasi air PDAM terhambat persyaratan harus ada IMB, sementara tanah yang mereka tempati belum jelas statusnya.

"Warga Gunung Meriam juga meminta bantuan Pemprov memperbaiki jalan lingkungan dan rehabilitasi PAUD bagi masyarakat tidak mampu. Selain itu, mereka juga minta agar difasilitasi soal keterlambatan insentif guru enam bulan terakhir  dan mempertanyakan soal tenaga bantuan (Naban) yang sudah puluhan tahun mengajar namun belum juga diangkat menjadi PNS. Jangan sampai ada percaloan dalam pengangkatan PNS," kata anggota Komisi III DPRD Kaltim jebolan Fakultas Teknik Sipil Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar ini.

Persoalan air bersih juga mengemuka pada pertemuan Adam Sinte dengan masyarakat  kampung atas air Kelurahan Baru Tengah, Balikpapan Barat.  Masyarakat menginginkan pemasangan jaringan air bersih di  RT 44 kelurahan tersebut.

Selain itu, mereka juga mengharapkan rumah-rumah yang dibangun Kementerian Perumahan Rakyat dapat diserahkan pengelolaannya ke Pemkot Balikpapan melalui Dinas Tata Kota dan Perumahan, karena banyak yang rusak tak berpenghuni.

Tidak hanya itu, mereka meminta gubernur ikut turun tangan menyelesaikan soal ganti rugi lahan jalan tol Balikpapan-Samarinda yang sejak 2009 tak juga tuntas. Sedangkan Pengurus Persatuan Pedagang Pasar Pandansari (P4S) mengharapkan  walikota dan DPRD Balikpapan membantu  menertibkan PKL yang masih berjualan di sekitar area pasar.

"Pengurus Persatuan Pedagang Pasar Pandansari juga  meminta Walikota Balikpapan meninjau kembali kenaikan tarif retribusi pasar yang mencapai 400 persen. Pedagang menginginkan kenaikan retribusi sebesar 100 persen," kata mantan Ketua Fraksi Hanura-PDS  yang juga menjadi  Direktur Utama PT Ikrar Galang Nusantara Jaya, Dosen LP3I dan  STIMIK Balikpapan ini.

Sedangkan pada pertemuan reses dengan masyarakat di Jalan  TPA Manggar, Balikpapan Barat, warga menginginkan ada kepastian hukum atas tanah-tanah mereka, sehingga tidak ada lagi sengketa kepemilikan lahan.

Masyarakat juga meminta aparat berwenang serta BPN setempat menertibkan mafia dan calo tanah di Balikpapan. Selain itu, mereka mengharapkan penuntasan pembangunan jalan tembus  Km 13 ke arah Balikpapan Timur.

"Masyarakat juga mengeluhkan pemadaman listrik bergilir dari PLN," kata  suami Hj  Rohani Adam dan ayah empat orang anak ini. (Humas DPRD Kaltim/adv/mir)