Balikpapan (ANTARA Kaltim) - Menteri Perekonomian Hatta Rajasa berpendapat Pertamina idealnya mendapatkan saham mayoritas dari pengelolaan kawasan kaya gas dan minyak Blok Mahakam di Delta Sungai Mahakam, Kalimantan Timur.
"Tunggu saja sampai ada penetapan resmi dari pemerintah, proses penetapan pengelola Blok Mahakam masih dipertimbangkan secara komprehensif," kata Hatta di Balikpapan Rabu.
Namun demikian, katanya, pengelola Blok Mahakam saat ini yaitu Total E&P Indonesie masih bekerja di sana dan operatornya sampai kontrak habis masih tetap Total.
Hatta membantah dugaan adanya intervensi dari luar sehingga pemerintah tidak segera menetapkan pengelola blok tersebut.
Menurut Hatta, pemerintah hanya menghindari terjadinya gangguan yang bisa menyebabkan penurunan produksi.
Hatta mencontohkan CPP Blok yang dulunya dikelola Caltex (dimana Caltex sekarang menjadi Chevron), yang produksinya turun lebih dari separuh dari semula 40.000 barel minyak per hari setelah dialihkan kepada perusahaan daerah.
"Akibatnya yang rugi nasional karena harus menanggung kekurangan produksi tersebut," katanya.
Menurut dia nasionalisme tetap dikedepankan dengan melihat dari sudut pandang yang luas. Pengelolaan oleh Pertamina misalnya harus disertai dengan jaminan profesionalisme dalam menjaga produksi blok tersebut.
Di sisi lain, menurut dia Pertamina perlu meningkatkan cadangan migas yang dimiliki negara dengan mengakuisisi lapangan yang berada di luar negeri. "Kalau di dalam negeri ya sama saja karena cadangannya tetap," tukasnya.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif ReforMiner Pri Agung Rakhmanto berpendapat pemerintah perlu untuk menggunakan kontrak baru dalam pengelolaan Blok Mahakam. Kontrak yang akan habis pada 2017 ini harus diselesaikan dan diganti dengan kontrak yang dianggap paling menguntungkan bagi negara.
Pri menjelaskan ketika kontrak habis, aset yang ada di Blok Mahakam akan menjadi milik pemerintah. Selanjutnya, melalui Pertamina, pemerintah bisa menawarkan pengelolaan blok tersebut dengan pihak lain dengan membeli porsi saham. Dengan demikian maka ada pendapatan untuk negara.
Pemerintah kemudian bisa mengatur mekanismenya melalui dividen yang harus diberikan Pertamina. "Hanya saja, pemerintah perlu segera menetapkan pengelola Blok Mahakam agar ada kepastian bagi seluruh pihak," jelas Pri Agung. (*)
