Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomain Airlangga Hartarto mengklaim tingkat pendapatan per kapita wilayah Jakarta hingga Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur telah lolos jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap).
“Jakarta pendapatan per kapitanya 21.000 dolar AS. Kalau kita mau masuk lagi ke puncak Jakarta yaitu di Jakarta Pusat itu sudah 50.000 dolar AS. Jadi aglomerasi Jakarta itu sudah setara dengan negara-negara lain termasuk Singapura,” kata Airlangga saat Perayaan Hari Jadi Ke-58 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Kamis.
Wilayah Kalimantan Utara (Kaltara), menurut dia, juga lolos middle-income trap dengan pendapatan per kapita 17.000 dolar AS, sementara Kalimantan Timur berdasarkan data Bappenas 2023 tercatat memiliki pendapatan per kapita 13.996 dolar AS.
“Kita bisa melihat daerah-daerah terus ke bawah dan per wilayah, itu yang angkanya sudah tinggi. Nah termasuk kemarin beberapa kabupaten di Sumatera Selatan, misalnya Ogan Komering Ilir, kemudian wilayah di Sulawesi misalnya Morowali," ujarnya.
Namun, Airlangga mengatakan daerah-darah tersebut perlu untuk terus dijaga tingkat kemiskinannya agar rendah, sekaligus harus dipastikan perputaran roda perekonomian di masing-masing wilayah terus berjalan.
Baca juga: Presiden Jokowi tandatangani pengesahan Jakarta sebagai pusat perekonomian
Kendati demikian, dia menilai pemerataan masih menjadi tantangan Indonesia agar dapat membawa daerah lainnya terlepas dari middle-income trap.
Dengan berbagai indikator tersebut, Airlangga optimistis Indonesia mampu menjalani masa aksesi Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dengan cepat dan lancar.
"Di aksesi OECD itu, beberapa tahapan kita sudah comply, misal sebagian dari lingkungan hidup, sebagian dari pengelolaan BUMN. Memang kita tidak start from zero, oleh karena itu 3 tahun ke depan kita akan akselerasi," ucap Airlangga.
Untuk itu, Airlangga mendorong pemerintah daerah fokus memaksimalkan potensi industri wilayahnya masing-masing
Adapun pada Rabu (24/7), dia mengakui bahwa langkah Indonesia tergolong ambisius tetapi OECD juga sudah mendapat cantolan payung politik dalam bentuk Undang-undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.
"OECD sudah ada cantolan-nya, dan dengan demikian diharapkan kita bisa menjalankan best practice yang dilakukan oleh OECD," ujarnya.
Baca juga: Disperindagkop Kaltim siapkan proyek strategis tingkatkan perekonomian
Ia mengungkap bahwa saat ini pemerintah sedang melakukan reformasi struktural melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Indonesia merevisi sekitar 70 undang undang.
Baca juga: Menko Airlangga optimistis RI pertahankan defisit di bawah tiga persen
