Samarinda (ANTARA Kaltim) - Beragam persoalan mengemuka ketika sejumlah Anggota DPRD Kaltim dari daerah pemilihan (Dapil) IV yang mencakup wilayah Kutai Timur, Berau, dan Bontang melaporkan hasil kegiatan resesnya dalam rapat paripurna II di Gedung DPRD, Kamis (10/1).
Diwakili jurubicara Ismail ST, Anggota DPRD Dapil IV membagi beragam persoalan yang mereka serap dalam tiga kategori aspirasi, yakni aspirasi proyek pembangunan, aspirasi hasil pertemuan dengan masyarakat dan terakhir masalah-masalah serta keluhan yang dihadapi oleh masyarakat di tiga wilayah tersebut.
Pembagian ini dimaksudkan untuk memudahkan pemilihan aspirasi yang harus diprioritaskan realisasinya.
Aspirasi pembangunan tak jauh dari keinginan memiliki infrastruktur yang baik.
Pembangunan dan perawatan menjadi fokus di kategori ini. Lain lagi di aspirasi hasil pertemuan dengan masyarakat langsung dirangkum dengan permintaan bantuan peralatan pertanian, peralatan perikanan, beasiswa, sarana ibadah, program bedah rumah dan bantuan model untuk UMKM dan kegiatan ibu rumah tangga.
Keluhan masyarakat di tiga daerah Dapil IV bermacam-macam. Di Bontang mencuat permohonan untuk menyelesaikan status administratif warga Sidrap yang terkatung-katung, apakah mereka masuk Kutim atau Bontang.
Di Bontang ada juga persoalan kurangnya pemanfaatan Pelabuhan Loktuan. Warga mengusulkan adanya bantuan keuangan untuk pengerukan alur dan kolam pantai yang ada di daerah tersebut.
Pelabuhan Loktuan yang dibangun dengan dana sekitar Rp100 miliar hingga kini mubazir, karena selama bertahun-tahun belum juga difungsikan.
Ada delapan anggota DPRD Kaltim yang melakukan reses di Dapil IV, yakni H Bahrid Buseng, H Saifuddin DJ, Wibowo Handoko, Zaenal Haq, Zain Taufik Nurrohman, H Gamalis, Ismail, dan Artya Fathra Marthin. Satu anggota, yakni Safuad dari PDI Perjuangan, belum reses karena baru saja mengambil sumpah/janji menggantikan koleganya, Dody Rondonuwu. (Humas DPRD Kaltim/adv/dit/met/mir)
