Komisi IV- Pemprov Kaltim bahas langkah antisipasi Covid-19

Samarinda (ANTARA) - Komisi VI DPRD  dan jajaran Pemerintah Provinsi Kaltim melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait penangan virus Corona atau Covid-19 di  daerah setempat, di gedung  DPRD Kaltim.

"Kami yakin Pemprov Kaltim sudah melakukan rapat dan koordinasi  menyikapi permasalahan Covid -19, makanya kita undang rapat  untuk mengetahui  persiapan apa saja dan langkah yang sudah diambil Pemprov," kata Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Yaqub saat memimpin rapat,Senin (16/3).

Ia mengatakan jangan sampai Pemprov Kaltim kalah cepat mendapatkan informasi yang beredar di masyarakat. Pemprov disarankan membuat semacam posko pengaduan untuk pusat informasi dan pelaporan tentang virus Corona atau Covid-19.

Rusman mengaku senantiasa mengikuti dinamika perkembangan kasus Covid-19 dari jam perjam. Di antaranya terkait kebijakan Presiden RI yang memberikan kewenangan menentukan kondisi masing-masing daerah untuk menetapkan Kondisi Luar Biasa (KLB) atau tidak.

Oleh karena itu katanya perlu meliat segala aspek, apa langkah yang harus dilakukan. Perlukah meliburkan anak sekolah maupun lockdown seperti tuntutan masyarakat. Mari bahu membahu memikirkan solusi dan memutuskan bersama tindakan terbaik.

"Pemprov Kaltim disarankan tidak menunda mengambil keputusan langkah yang harus diambil serta prosedurnya, terkait langkah cegah tanggap, penanganan teknisnya, dan cara mengedukasi kepada masyarakat," ujar Rusman.

Menurutnya jika kondisi  yang terus berkembang tentang Covid-19 seperti saat ini dan terus dibiarkan, maka akan berpengaruh terhadap kegelisahan masyarakat yang semakin luas. Rapat yang digelar sebagai upaya meredam kegelisahan masyarakat terkait hiruk pikuk penyebaran covid-19.

Sementara rapat dengan jajaran Pemprov Kaltim tersebut dipimpin Rusman Yaqub dan didampingi beberapa anggota Komisi IV DPRD Kaltim. Sedangkan jajaran Pemprov Kaltim dipimpin Moh.Jauhar Efendi , Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekprov Kaltim serta beberapa pejabat lainnya yang dari  Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yalni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pariwisata serta jajaran RSUD se Kaltim.