Samarinda (ANTARA News Kaltim) - Pemprov Kaltim menggulirkan anggaran senilai Rp8 miliar pada 2012 untuk perencanaan dan pembangunan sisi darat Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy di Teluk Golok, Kabupaten Kutai Timur.
"Rincian penggunaan dana ini antara lain khusus untuk perencanaan pengembangannya membutuhkan anggaran Rp800 juta," ujar Kepala Bidang Perhubungan Laut, Dinas Perhubungan Kalimantan Timur, Muhammad Rizali di Samarinda, Senin.
Selebihnya senilai Rp7,2 miliar akan digunakan untuk pembangunan fisik, seperti gudang penampungan barang, menara pengawas, gedung perkantoran, dan rumah dinas pegawai atau pengelola KIPI Maloy.
Seluruh dana pembangunan KIPI Maloy akan dibiayai dari tiga anggaran, yakni patungan dari pemerintah daerah dan sejumlah pengusaha, kemudian dari APBD Kaltim, dan dari APBN.
Bahkan anggaran dari pihak swasta ada yang sudah berjalan, seperti dari Organisasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kaltim yang membuka lahan (land clearing) seluas 200 hektare dengan nilai Rp6 juta per hektare.
Sementara itu, untuk pembangunan Maloy di sisi laut, sesuai dengan komitmen dengan pemerintah pusat, maka pembangunannya akan dibiayai melalui APBN. Dana dari APBN itu rencananya mulai digulirkan pada 2013.
Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak telah mengirimkan surat ke pusat pada 15 Februari lalu tentang permintaan anggaran senilai Rp150 miliar untuk pembangunan sisi laut berupa pengerjaan trestel sepanjang 1.055 meter.
Permintaan dana ke pusat itu diyakini dikabulkan karena pembangunan KIPI Maloy merupakan proyek yang masuk dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
Bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah meminta kepada daerah-daerah yang kawasannya masuk dalam proyek MP3EI, agar melakukan percepatan pembangunan sehingga dapat selesai sesuai target, yakni diharapkan tuntas pada 2014.
Proyek lain di Kaltim yang masuk MP3EI diantaranya, pembangunan pabrik Pupuk Kaltim V di Bontang yang setidaknya memerlukan pembiayaan Rp6,3 triliun.
Proyek lainnya adalah, pembangunan Pelabuhan Kariangau di Balikpapan melalui kerjasama PT Pelindo dengan total dana sekitar Rp1,3 triliun.
Kemudian perluasan Terminal Bandara Internasional Sepinggan di Balikpapan menjadi masing-masing dua tingkat, yakni untuk terminal kedatangan dan terminal keberangkatan senilai Rp1,8 triliun.
Pemerintah Pusat melalui PLN juga membangun dua pembangkit listrik masing 2 x 100 Mega Watt (MW) atau total 400 MW, dengan dana masing-masing tidak kurang dari Rp2,4 triliun, sehingga total menjadi Rp4,8 triliun.
Kemudian akan dibangun rel kereta api oleh Raz Al Khaimah & RMII, yakni perusahaan kongsi dari Uni Emirat Arab (UEA), ditambah pembangunan pembangkit listrik dan smelter yang seluruhnya akan memerlukan dana sekitar 5 Juta dolar AS. (*)
