Jakarta (Antaranews Kaltim) - Letupan kembang api khas perayaan pergantian tahun (2017) menjadi penanda penyerahan tongkat estafet Wilayah Karya (WK) Mahakam di Balikpapan, Kalimantan Timur.
WK dengan produksi gas terbesar di Indonesia tersebut beralih dari Total E&P Indonesie (TEPI) menjadi kepemilikan PT Pertamina (Persero) sebagai operatornya.
Proses peresmian serah terima pengelolaan WK Mahakam diawali dengan penyerahan kembali pengelolaan WK Mahakam dari TEPI & Inpex kepada Pemerintah yang dalam hal ini diwakili Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi, untuk selanjutnya diserahkan kepada PT Pertamina (Persero) yang diwakili oleh Direktur Hulu Syamsu Alam.
WK Mahakam di Kalimantan Timur, telah dikelola TEPI & Inpex selama 50 tahun, dan awal 2018 mulai memasuki babak baru dikelola oleh Pertamina Hulu Mahakam yang merupakan "cucu" perusahaan Pertamina.
Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi mengatakan pengelolaan WK Mahakam sebagai produsen gas bumi terbesar di Indonesia dan menyumbang sekitar 13 persen persen produksi gas nasional, tidak dapat dilepaskan dari usaha keras operator sebelumnya.
"Sebagai wakil Pemerintah Indonesia kami mengucapkan terima kasih atas kontribusi dan kerja keras Total E&P Indonesie sebagai Kontraktor Kontrak Kerja sama WK Mahakam serta Inpex Indonesia sebagai mitra TEPI. Seluruh persiapan alih kelola yang sudah disiapkan dalam dua tahun terakhir, untuk menjaga kontinuitas operasional WK Mahakam paska 31 Desember 2017, SKK Migas, Pertamina Hulu Mahakam, dan TEPI telah bekerjasama untuk proses alih kelola yang lancar sehingga terlaksananya kesinambungan operasi dan produksi migas dari WK Mahakam," jelas Amien.
Sementara itu, Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam menyampaikan selama masa peralihan Pertamina telah melakukan berbagai upaya dan koordinasi dengan semua pihak terkait. Pertamina tentu melihat amanat Pengelolaan WK Mahakam sebagai tugas negara yang akan dijalankan dengan sebaik-baiknya sesuai tugas pokok dan fungsi Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara.
Pengelolaan dilaksanakan dengan tetap menjaga produksi WK Mahakam yang telah melewati masa puncak produksi reservoirnya pada periode 2003-2009, mengontrol biaya operasi dan tetap mengedepankan QHSSE (Quality, Health, Safety, Security and Environment) dalam operasionalnya.
"Sebagai komitmen menjaga kesinambungan operasi dan produksi, sampai hari ini kami telah menuntaskan pemboran 14 sumur dan akan menyelesaikan sumur ke-15 dalam beberapa hari ke depan, yang ditargetkan dari Juni hingga Desember 2017, transfer pekerja TEPI menjadi pekerja PHM telah mencapai 98,23 persen, melakukan penyesuaian kontrak kerja untuk 530 kontrak eksisting dengan pihak ketiga dengan nilai 1,27 miliar dolar AS untuk menjaga kesinambungan kegiatan produksi di Blok Mahakam," kata Syamsu Alam.
Upaya pengeboran yang dilakukan Pertamina berhasil dilakukan dengan menekan biaya pengeboran sumur hingga lebih efisien 23 persen terhadap anggaran, mencatat waktu pengeboran lebih cepat hingga 25 persen, serta mendapatkan potensi penambangan cadangan hingga 120 persen serta memperoleh penambahan ketebalan reservoir sebesar 115 persen.
Komitmen penuh Pertamina untuk kesinambungan produksi di wilayah kerja juga dibuktikan dengan anggaran yang dikucurkan pada 2018 yang lebih dari 1,7 miliar dolar AS untuk kegiatan eksplorasi, pengembangan dan produksi.
Berdasarkan data SKK Migas, per November 2017, WK Mahakam berproduksi minyak dan kondensat sebesar 52 ribu barel minyak per hari dan 1.360 juta kaki kubik gas bumi per hari. Potensi di Blok Mahakam masih cukup menjanjikan.
Cadangan terbukti per 1 Januari 2016 sebesar 4,9 TCF gas, 57 juta barel minyak dan 45 juta barrel kondensat.
Pengelolaan WK Mahakam oleh Pertamina, menjadikan Pertamina sebagai penyumbang lebih dari 30 persen produksi minyak dan gas nasional pada tahun 2018.
Persetujuan Program Kerja dan Anggaran (WP&B) 2018 oleh SKK Migas menargetkan produksi PHM 42,01 ribu barel minyak per hari dan 916 mmscf gas per hari. Angka tersebut direncakan dicapai dengan pengeboran sumur pengembangan sebanyak 69 sumur, 132 workover sumur, 5623 perbaikan sumur serta POFD 5 lapangan migas di WK Mahakam.
Perjalanan Peralihan
Kontrak kerja sama WK Mahakam ditandatangani TEPI dan Inpex pada 6 Oktober 1966 untuk jangka waktu 30 tahun. TEPI memeroleh partisipasi dari Inpex pada akhir 1970 dan ditentukan sebagai operator.
Pada 1991, TEPI memeroleh perpanjangan kontrak selama 20 tahun sampai 30 Maret 2017. Kontrak Mahakam mengalami tambahan waktu selama sembilan bulan hingga 31 Desember 2017. Penambahan ini disebabkan karena kontrak penjualan LNG diperpanjang hingga 31 Desember 2017.
Sebelum WK Mahakam berakhir, Mitra Kontrak Kerja sama WK Mahakam telah menyelesaikan seluruh komitmen finansial mulai dari bonus tanda tangan sampai dengan pencadangan dana abandonment and site restoration (ASR).
TEPI juga telah mengembalikan data geologi dan geofisika (G&G), serta data non G&G secara bertahap dari 2015 sampai 2017. Selain itu, TEPI telah berkomitmen untuk menyelesaikan hak dan kewajiban yang belum dapat diselesaikan pada akhir kontrak.
Kritik
Namun, hal tersebut tetap menjadi perhatian dari berbagai pihak, salah satunya dari pengamat energi Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman.
Menurut Yusri Usman, proses terminasi kontrak blok migas bukanlah hal baru. Ini merupakan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2004 dan Permen ESDM nomor 15 tahun 2015 adalah ketentuan berakhirnya kontrak PSC blok migas. Contohnya seperti blok Coastal Plain Pekanbaru (CPP) tahun 2002 dan blok Siak 2013 dari Chevron Riau serta Blok NSO dan Blok B dari Exxon Mobil Aceh tahun 2015.
"Kementerian ESDM telah memberikan hak 100 persen sahamnya kepada Pertamina pada tahun 2015 , kemudian oleh Elia Masa Manik (Direktur Utama PT Pertamina) dengan mekanisme "b to b" mengubah kebijakan 'share down' saham Pertamina dari 30 persen akhirnya menjadi 39 persen itulah Pertamina 'zaman now'," katanya
Ia berpendapat kebijakan Pertamina ini pantaslah dicurigai oleh publik bahwa ada kepentingan lain dan tentu model pengelolaan energi seperti ini dalam perspektif ketahanan energi nasional tidak akan ditemukan di berbagai negara lain, hanya dilakukan Pertamina.
Penilaian ini didasari bahwa saat Indonesia sudah krisis energi, karena volume impor minyak jauh lebih besar dari volume minyak yang dihasilkan oleh Pertamina ditambah minyak dan gas bagian negara di KKKS. Selain itu,untuk memenuhi kebutuhan kilangnya sendiri Pertamina lebih mudah dan murah membeli minyak mentah dari negara di Timur Tengah dan Afrika Barat daripada membeli minyak milik bagian perusahaan asing KKKS dari hasil di perut bumi Indonesia.
"Sangat keliru kalau ada yang mengatakan perusahaan Prancis 'menangis'. Sesungguhnya kalau kita mau jujur dengan akal sehat dan hati nurani, malah pendiri bangsa kita yang menangis melihat kebijakan yang dibuat oleh direksi Pertamina masih memberikan peluang besar kepada perusahaan asing di saat cadangan migas kita boleh dikatakan sudah kritis. Bahkan bisa dikatakan inilah kutukan untuk bangsa kita yang salah mengelola sumber daya alamnya," kata Yusman.
Ia mencontohkan bahwa kebijakan tersebut adalah lebih ingin membagi risiko potensi kegagalan dan butuh banyak dana segar bisa jadi karena pemerintah sering menahan dana subsidi BBM yang sudah mencapai Rp50 triliun dengan alasan perlu verifikasi dulu seperti dikemukakan oleh Menteri keuangan Sri Mulyani.
Di sisi lain perlu diketahui blok Mahakam adalah blok produksi dengan ribuan lubang sumur, sehingga data sumur yang lengkap itu digabungkan dengan data data seismik telah memberikan gambaran lebih detail bentuk geometri tiga dimensi karakteristik reservoir beserta besaran volume kandungan hidrokarbonnya lebih akurat berupa minyak, gas dan kondensat, sehingga risiko kegagalannya sangat minimal sepanjang tidak ada gangguan struktur akibat tektonik yang bisa menyebabkan kandungan hidrokarbon itu migrasi, dan kawasan Kalimantan sangat relatif aman dari pengaruh teknonik.
Mengingat pengalaman Pertamina mengelola di berbagai blok migas cukup berhasil, kemudian 97 persen sumber daya manusia yang selama ini aktif mengembangkan blok Mahakam bersama Total Indonesia sudah berkomitmen bergabung dibawah Pertamina Hulu Mahakam, maka alasan ancaman turunnya produksi setelah dikelola oleh Pertamina adalah alasan yang terlalu prematur. (*)
