Samarinda (ANTARA Kaltim) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dipastikan akan menghadiri Rembuk Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan yang akan dilaksanakan di Convention Hall Samarinda, Kalimantan Timur, pada 23-26 September 2016.
"Pembukaan Rembuk Nasional KTNA akan digelar pada 23 September 2016. Menteri Pertanian (Mentan) dipastikan hadir pada pembukaan tersebut," kata Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) Kaltim H Fuad Asaddin, pada rapat persiapan pelaksanaan Rembuk Nasional KTNA 2016, di Samarinda, Senin.
Menteri Pertanian, kata Fuad Asaddin, akan didampingi Sekretaris Jenderal Kementan, mantan Mentan Bungaran Saragih serta Ketua Umum Kelompok KTNA Nasional Winarno Tohir.
Ditunjuknya Provinsi Kaltim sebagai tuan rumah Rembuk Nasional KTNA 2016, lanjut Fuad Asaddin, sebagai bentuk kepercayaan kepada daerah itu sehingga panitia harus mempersiapkan secara matang, baik terkait akomodasi, transportasi, dan konsumsi termasuk lokasi kegiatan.
"Kami harus menjadi tuan rumah yang mampu memberikan pelayanan terbaik dan maksimal, sehingga peserta dari seluruh Indonesia merasa senang dan penyelenggaraan kegiatan ini sukses," ujar Fuad Asaddin.
Ia memperkirakan, pembukaan Rembuk Nasional KTNA 2016 tersebut akan dihadiri sekitar 500 hingga 1.000 peserta dari seluruh Indonesia termasuk peserta dari 10 kabupaten/kota di Kaltim.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kelompok KTNA Nasional HM Yadi Sofian Noor mengatakan, rembuk nasional itu merupakan agenda rutin tahunan kelompok KTNA nasional.
"Kegiatan diutamakan dihadiri kelompok KTNA tingkat provinsi namun banyak kabupaten dan kota yang ingin hadir dan ikut, sehingga mereka masuk dalam peserta swadaya," tutur Yadi Sofian Noor.
Rembuk Nasional Kelompok KTNA 2016, kata Yadi Sofian Noor, akan diikuti 130 peserta utama terdiri 70 dari provinsi se-Indonsia dan 60 peserta dari Kaltim.
Pada rapat persiapan pelaksanaan Rembuk Nasional KTNA 2016 juga dihadiri, Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kaltim Purwanto dan Ketua Kelompok KTNA Kaltim Hermanto serta perwakilan SKPD lingkup pemerintah provinsi setempat.(*)
