Legislator Kaltim Kritik Kenaikan Harga BBM

Samarinda (ANTARA Kaltim) -  Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur Ahmad mengritik kebijakan pemerintah menaikkan kembali harga bahan bakar minyak dalam kurun waktu yang singkat, sehingga menyebabkan perekonomian di masyarakat menjadi labil.

Menurut Ahmad yang ditemui di Samarinda, Senin, dalam waktu lima bulan terakhir sudah beberapa kali terjadi penurunan dan kenaikan harga BBM dan kondisi itu otomatis berimbas kepada kenaikan harga sejumlah kebutuhan masyarakat, mulai dari sembako hingga bahan bangunan serta transportasi.

"Jika di kota harga sembako dan bahan bangunan masih bisa terjangkau, tetapi di perdesaan dan pedalaman harganya bisa mencapai berkali-kali lipat," tutur Ahmad menanggapi kebijakan kenaikan harga BBM yang mulai akhir pekan lalu.

Ia mengatakan, jika pemerintah terus melakukan program kebijakan yang membuat iklim perekonomian tidak menentu, maka yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat kelas bawah.

"Akibat yang merasakan sulitnya adalah masyarakat, utamanya pada mereka yang pada ekonomi menengah ke bawah," imbuhnya.

Menurut Achmad, kenaikan harga BBM otomatis memengaruhi kenaikan harga barang-barang lainnya, disebabkan meningkatnya biaya pengeluaran untuk transportasi.

"Ini sudah menyangkut prinsip ekonomi. Jika biaya produksi meningkat, maka harga barang juga meningkat," katanya.

Sejauh ini, lanjut Achmad, belum ada kebijakan solutif untuk menangani permasalahan yang berkembang, sehingga ia meminta kepada pemerintah daerah cepat bereaksi utamanya untuk melakukan operasi pasar.

"Pemerintah bisa bekerja sama dengan sejumlah akademisi yang ahli ekonomi terkait masalah ini. Intinya bagaimana pemerintah mampu memberikan rasa aman di masyarakat melalui stabilitas harga yang dimulai dari sembako," ucapnya.

Ia menyarankan Pemerintah Provinsi Kaltim juga perlu melakukan koordinasi dengan seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk menciptakan sebuah rumusan kebijakan yang selain mengatur harga di pasaran, juga bagaimana meningkatan daya beli masyarakat melalui ketahanan ekonomi.

"Peningkatan jumlah pengangguran di Kaltim setahun terakhir yang mencapai ribuan orang, ditambah meningkatnya harga di pasar, semakin membuat masyarakat terpuruk jika pemerintah tidak segera turun tangan," jelas Ahmad. (*)