Paser (ANTARA) - DPRD Kabupaten Paser kawal tindakan cepat yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Paser untuk menghentikan aktivitas hauling batu bara di jalan raya yang diprotes masyarakat.
"Salah satu keputusan atas dasar kemanusiaan, Pemkab Paser telah meminta PT Mantimin Coal Mining (MCM) menghentikan sementara kegiatan hauling mereka," kata Ketua Komisi II DPRD Paser Syukran Amin usai menemui massa yang berunjuk rasa di Kantor Bupati Paser, Senin (28/10).
Aksi unjukrasa masyarakat itu, selain syukran, Wakil Ketua DPRD Paser Zulkifli Kaharuddin dan anggota dewan lainya turut menerima para pengunjuk rasa.
Syukran Amin mengatakan, pengunjuk rasa menyampaikan penolakan terhadap hauling batu bara menggunakan jalan umum.
Ia menjelaskan DPRD Paser mendukung diskresi atau tindakan yang dilakukan pemerintah daerah tersebut , berlaku sampai PT MCM menjamin tidak ada lagi kecelakaan yang melibatkan truk muatan batu bara saat beroperasi di jalan raya.
"Jaminannya tidak ada lagi kecelakaan yang kita anggap kelalaian dari para sopir truk batu bara itu sendiri," katanya.
Menurut Syukran, diskresi pemda Paser itu dituangkan dalam berita acara yang disepakati Pemkab Paser, DPRD Paser, dan gabungan aliansi untuk segera menggelar pertemuan dengan manajemen PT. MCM.
“Pertemuan dimaksudkan untuk meminta komitmen pihak perusahaan agar aktivitas hauling dihentikan,” katanya.
Lanjutnya, DPRD Paser juga akan menampung aspirasi masyarakat yang menginginkan aktivitas hauling diatur berdasarkan kesepakatan dengan warga di beberapa kecamatan.
"Ada kesepakatan terkait pengaturan jalur dan waktu hauling, ada juga permintaan untuk menghentikan sepenuhnya aktivitas hauling. Semua kita tampung, " ucap Syukran.
Menurutnya, dilanggarnya kesepakatan jam operasional aktivitas hauling batu bara, juga menjadi dasar dikeluarkannya diskresi oleh pemerintah daerah.
Mestinya, kata dia, kesepakatan yang sudah terbangun tidak diabaikan oleh semua pihak yang dapat menimbulkan permasalahan kedepannya.
"Kami di DPRD Paser akan terus mengawal. Kita tidak menghalangi adanya investasi di Paser, tapi kalau sudah urusan kemanusiaan, maka itu yang menjadi nomor satu untuk kita semua," pungkas Syukran(Adv)
