Samarinda (ANTARA) - Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memfokuskan untuk memperbaiki basis data kelompok penerima manfaat untuk dicocokkan dengan kondisi riil agar tidak salah sasaran.
"Pemerintah pusat, BPS, Dinas Sosial, dan pendamping program keluarga harapan (PKH) sedang melakukan ground check untuk verifikasi dan validasi data, karena masih banyak exclusion error dan inclusion error," kata Kepala Dinas Sosial Kaltim Andi Muhammad Ishak di Samarinda, Rabu.
Pemeriksaan secara tatap muka ini bertujuan untuk memastikan penyaluran dana sosial benar-benar akurat sesuai dengan kondisi riil ekonomi warga setempat.
"Petugas verifikasi gabungan akan mengklarifikasi secara objektif status kelayakan masyarakat yang seharusnya sudah gugur dari daftar penerima subsidi negara," ujarnya.
Mekanisme peninjauan ulang ini sekaligus berfungsi untuk menyesuaikan prosedur pemberhentian bantuan sosial agar tidak terkesan mendadak bagi masyarakat luas.
Penyesuaian transisi tersebut dinilai sangat penting agar warga yang sudah mandiri secara ekonomi tidak terkejut saat status kepesertaannya dicabut.
Pemusatan pengecekan berlapis di akar rumput ini diharapkan mampu menghindari bentuk penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran ke depannya.
"Pendataan masyarakat miskin untuk penerima bantuan sosial ini terus kami perbarui dengan kehati-hatian dan selalu memonitor perkembangan para penerima manfaat, sejauh mana masyarakat dalam kelompok desil satu bisa naik level," papar Andi.
Sesuai pembagian kewenangan, Dinas Sosial saat ini mendedikasikan fokus utamanya pada pelaksanaan program pengembangan kapasitas ekonomi rakyat miskin.
"Kami juga mendistribusikan bantuan langsung kepada kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, veteran, janda veteran, dan lansia telantar," kata Andi.
Baca juga: Dinsos Kaltim imbau warga terdampak nonaktif PBI-JKN segera reaktivasi
