Samarinda (ANTARA) - Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen mengubah pola penanganan penyandang disabilitas dari sekadar belas kasihan (charity) menjadi pendekatan pemberdayaan yang inklusif dan produktif.
"Pendekatan kita tidak lagi pendekatan charity atau belas kasihan kepada mereka, tapi betul-betul pendekatan pemberdayaan agar mereka berpartisipasi dalam pembangunan," kata Kepala Dinas Sosial Provinsi Kaltim Andi Muhammad Ishak di Samarinda, Sabtu.
Pemerintah daerah membuka ruang seluas-luasnya bagi penyandang disabilitas untuk terlibat mulai dari perencanaan hingga pemantauan pembangunan daerah tanpa diskriminasi.
Andi menegaskan bahwa upaya penghapusan stigma ketidakberdayaan dilakukan dengan menghubungkan para penyandang disabilitas langsung ke dunia kerja.
"Kami secara intensif mendorong dunia usaha untuk mematuhi ketentuan penyiapan kuota satu persen pekerja dari kalangan penyandang disabilitas," ungkap Andi.
Dinas Sosial Kaltim juga menggandeng Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kaltim untuk memetakan data tenaga kerja yang siap diserap pasar.
Upaya menghubungkan disabilitas dengan dunia kerja tersebut didukung oleh program pendidikan dan pelatihan keterampilan yang telah berjalan selama dua tahun terakhir.
Pemerintah juga memberikan bantuan paket peralatan usaha atau tool kit agar alumni pelatihan dapat segera merintis kemandirian ekonomi.
Perbaikan basis data terus dilakukan melalui aplikasi digital Sida Bebagi untuk memastikan pemerataan kesempatan bagi 12.000 penyandang disabilitas yang tercatat.
Validasi data ini dinilai krusial agar bantuan pelatihan tidak tumpang tindih dan dapat menyentuh penerima manfaat secara bergilir setiap tahunnya.
"Sinergi lintas sektor antara pemerintah dan swasta diharapkan mampu mewujudkan iklim ketenagakerjaan yang ramah disabilitas di Kalimantan Timur," demikian Andi.
Baca juga: Disdikbud Kaltim: Alumni SLB inspirasi kemandirian siswa disabilitas
